Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan fondasi moral untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
Hal ini disampaikan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026.
>>> Minum Vitamin Berlebihan Picu Gangguan Kesehatan dan Kerusakan Ginjal
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemberantasan korupsi merupakan bentuk nyata penerapan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, praktik rasuah bertentangan dengan seluruh sila Pancasila.
Pancasila sebagai Landasan Antikorupsi
Budi menjelaskan bahwa korupsi melanggar sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, karena menuntut kejujuran dan tanggung jawab.
Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengingatkan bahwa kekayaan negara harus untuk kemaslahatan publik.
>>> Komdigi Jaga Persaingan Sehat di Tengah Gelombang Konsolidasi Telekomunikasi
“Ketika anggaran pendidikan, kesehatan, atau pembangunan diselewengkan, yang dirampas adalah hak-hak masyarakat,” ujar Budi dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).
Ia menambahkan, korupsi juga mengikis kepercayaan publik dan memicu ketimpangan sosial, sehingga bertentangan dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia.
“Pemberantasan korupsi adalah upaya menjaga persatuan dan kohesi kebangsaan,” tegasnya.
Sila keempat menegaskan bahwa kekuasaan politik harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Suap dan konflik kepentingan dinilai mencederai demokrasi.
>>> PT Taspen Cairkan Gaji Ke-13 Pensiunan ASN Mulai 2 Juni 2026
Sementara sila kelima, Keadilan Sosial, menjadi tujuan akhir pemberantasan korupsi.
“Setiap rupiah yang diselamatkan dari korupsi adalah sumber daya yang dapat dikembalikan untuk memenuhi hak rakyat,” kata Budi.
KPK mengajak seluruh elemen bangsa untuk menginternalisasi nilai integritas dan menjadikan Pancasila sebagai panduan membangun budaya antikorupsi.
>>> Wings Air Buka Suara Soal Video Viral Cable Tie di Baling-Baling Pesawat
“Indonesia yang bersih dari korupsi adalah Indonesia yang setia pada Pancasila,” pungkasnya.
