Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI secara resmi memilih Provinsi Aceh sebagai model percontohan nasional dalam upaya menekan angka anak zero dose.
Anak zero dose adalah mereka yang belum pernah menerima imunisasi sama sekali.
>>> Dokter Anak Luruskan Kesalahpahaman Soal Definisi MPASI Dini
Langkah ini diambil setelah Aceh dinilai sukses memadukan kerja sama warga lokal dengan pendekatan berbasis nilai keagamaan yang hangat dan persuasif.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menyampaikan hal tersebut saat kunjungan lapangan tematik di Kota Banda Aceh, Jumat lalu.
Ia juga meninjau langsung pelayanan kesehatan primer di Posyandu Sejahtera Desa Panteriek dan UPTD Puskesmas Lueng Bata.
"Aceh menunjukkan pola kolaborasi yang kuat antara pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, hingga organisasi perempuan dalam meningkatkan kesadaran imunisasi bagi anak-anak.
Ini salah satu percontohan bagaimana membangun kerja sama dengan berbagai elemen lokal," ujar Wamenkes Dante.
Apresiasi diberikan terhadap sejumlah inovasi strategis berbasis kearifan lokal di Aceh.
Salah satunya melibatkan kepala daerah yang menerbitkan surat edaran agar para khatib menyampaikan khutbah Jumat mengenai pentingnya imunisasi.
>>> Suzuki Resmi Luncurkan Burgman 150, Siap Saingi Nmax dan PCX
Pendekatan persuasif yang menyentuh sisi agama dan budaya ini dinilai sangat efektif untuk masyarakat Aceh.
Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh turut mendorong pemenuhan imunisasi bagi anak-anak Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui seruan khusus.
Berdasarkan data Kemenkes tahun 2025, capaian nasional untuk imunisasi bayi lengkap berada di angka 80,2%.
Tercatat ada sekitar 2,3 juta anak zero dose di Indonesia, dengan 61 ribu di antaranya berada di Provinsi Aceh.
Khusus di Kota Banda Aceh, jumlah anak zero dose dalam periode 2021-2025 berhasil ditekan sebesar 4%—dari 2,6 ribu menjadi 2,5 ribu anak—meskipun trennya masih berfluktuasi.
Hingga minggu ke-19 tahun 2026, tercatat ada 263 kasus campak di Provinsi Aceh, dengan 24 kasus di antaranya berada di Kota Banda Aceh.
Kemenkes terus mendorong akselerasi penanganan demi menyikapi kendala waktu orang tua serta misinformasi seputar efek samping vaksin.
Strategi baru yang disiapkan adalah memodifikasi waktu pelayanan kesehatan dengan membuka atau menggeser layanan imunisasi ke hari Sabtu atau hari libur agar kepala keluarga bisa mendampingi ke fasilitas kesehatan.
>>> Pemerintah Wajibkan Eksportir Simpan Devisa Hasil Ekspor di Himbara Mulai 1 Juni 2026
Kehadiran ayah diharapkan membuat petugas kesehatan dapat memberikan edukasi terarah dan bersama-sama mengambil keputusan terbaik bagi perlindungan anak.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, menegaskan bahwa pemerintah kota terus mengedepankan pendekatan persuasif dan edukasi tanpa sanksi.
Selain mengoptimalkan sosialisasi melalui sekolah dan ceramah keagamaan, Pemko Banda Aceh juga memperkuat pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di puskesmas sebagai langkah awal edukasi kesehatan keluarga.
Antusiasme masyarakat terhadap program kesehatan dasar di Aceh menunjukkan sinyal positif.
Berdasarkan data aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) per 20 Mei 2026, tingkat kehadiran masyarakat dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencapai 89,86% untuk tingkat Provinsi Aceh (251.977 kehadiran) dan 95,42% untuk Kota Banda Aceh (8.461 kehadiran).
Dante menegaskan bahwa perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 harus dimulai dari kesehatan anak-anak kita. Menjaga mereka tetap aman dari penyakit menular adalah pondasi utamanya.
"Keberhasilan dari bumi Aceh yang berada di paling barat Indonesia ini akan dicontohkan secara nasional.
>>> Biro Jasa Profesional Bantu Urus PKKPR Kilat via OSS RBA
Kita harus mulai dari kesehatan generasi muda saat ini agar bonus demografi bangsa kita tidak gagal di masa depan," pungkas Dante.
