Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan pengajaran bahasa Prancis di seluruh jenjang sekolah mendapat kritik dari pakar pendidikan.
Kebijakan itu dinilai belum mendesak di tengah banyaknya persoalan mendasar kurikulum nasional.
>>> Matt Berninger Gelar Konser Solo Intim di Sydney Opera House
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, menyoroti kebijakan tersebut. Ia mendorong pemerintah memprioritaskan pembenahan literasi dan numerasi siswa yang masih rendah serta perbaikan infrastruktur sekolah.
"Di saat rapor literasi dan numerasi siswa kita masih merah, serta ribuan sekolah rusak belum diperbaiki, instruksi untuk mewajibkan atau memprioritaskan Bahasa Prancis terkesan seperti kebijakan yang kehilangan arah dan tidak menginjak bumi," kata Ubaid.
Ubaid menambahkan bahwa kurikulum nasional saat ini lebih membutuhkan penguatan pada materi membaca, matematika dasar, dan sains. Ia juga mempertanyakan relevansi penambahan bahasa asing baru di kawasan Asia-Pasifik.
"Menjejalkan bahasa asing baru yang secara geopolitik dan ekonomi global hari ini bukan merupakan lingua franca utama di kawasan Asia-Pasifik adalah langkah yang melompati urgensi nasional," ujarnya.
>>> Rupiah Berpotensi Tembus Rp 18.000 per Dolar AS, Ini Dampaknya
Tanggapan Pakar Lain
Pakar pendidikan Ina Liem menilai penguasaan bahasa asing secara umum positif untuk membuka peluang global. Namun, ia mengingatkan dampak buruk wacana yang tidak terealisasi terhadap kepercayaan publik.
"Ketika sebuah pernyataan disampaikan oleh Presiden, publik menganggap itu arah kebijakan negara.
Kalau berulang kali muncul wacana yang tidak realistis untuk dieksekusi, lama-lama kepercayaan publik bisa berkurang," kata Ina.
Ina menyebut tantangan utama pendidikan Indonesia meliputi kekurangan guru di daerah, ketimpangan kualitas, dan kemampuan bahasa Inggris yang masih lemah.
>>> Polres Semarang Selidiki Intimidasi Debt Collector terhadap Mobil Keluarga
Ia menyarankan bahasa asing dijadikan mata pelajaran pilihan, bukan kewajiban nasional.
"Bahasa Prancis, Bahasa Jerman, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab, atau bahasa asing lainnya sebaiknya diperluas sebagai pilihan, bukan menjadi kewajiban nasional," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan instruksi tersebut di sela pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Hubungan kerja sama pertahanan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang sudah berjalan baik menjadi alasan perluasan ke bidang pendidikan.
>>> BWF Rilis Peringkat Terbaru Pebulu Tangkis Indonesia usai Malaysia Masters 2026
"Sekarang saya sudah menginstruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," ujar Prabowo.
