Pemerintah Amerika Serikat menolak memberikan visa kepada pejabat tinggi Rusia dan Iran yang dijadwalkan menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa (26/5/2026).
Penolakan visa tersebut menyasar Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Alimov dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.
>>> Oxygen.id Dorong Kesiapan Infrastruktur Digital Pelaku UKM di Bekasi
Akibatnya, kedua pejabat tidak dapat hadir secara langsung dalam debat mengenai prinsip Piagam PBB yang dipimpin oleh Tiongkok selaku pemegang presidensi Dewan Keamanan bulan Mei.
Protes Rusia dan Iran
Langkah Washington ini menuai protes keras karena dinilai melanggar Perjanjian Markas Besar PBB tahun 1947.
Perjanjian tersebut mewajibkan Amerika Serikat memfasilitasi masuknya perwakilan pemerintah asing ke markas PBB tanpa memandang status hubungan bilateral kedua negara.
Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyatakan bahwa insiden ini merupakan bentuk nyata dari sikap tidak menghormati kepemimpinan Tiongkok di Dewan Keamanan PBB.
>>> OPPO Resmi Luncurkan Find X9 Ultra di Indonesia dengan Kamera 200MP
Nebenzia juga menegaskan bahwa Alimov merupakan pakar dalam urusan PBB dan pihak Rusia akan menindaklanjuti masalah penolakan visa ini.
Sebelumnya, Alimov sempat menyampaikan kepada media Rusia Izvestia mengenai situasi kejenuhan di forum internasional terkait pembahasan konflik Ukraina.
Sementara itu, pembatalan kehadiran Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dikonfirmasi oleh juru bicara Kemlu Iran, Esmail Baqaei, pada Senin (25/5/2026) karena kendala visa.
Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq menyatakan bahwa sesuai Host Country Agreement, AS diharapkan menerbitkan visa bagi semua peserta kegiatan PBB.
>>> Kemenpar Hapus Akomodasi Tanpa Izin dari OTA Mulai Agustus 2026
Haq mengakui bahwa insiden penolakan visa oleh negara tuan rumah ini bukan pertama kalinya terjadi.
Di dalam ruang sidang, Asisten Sekretaris Negara AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Michael DeSombre membela rekam jejak administrasi Trump dalam mendukung multilateralisme.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pidatonya mengingatkan bahwa sistem multilateral saat ini sedang menghadapi krisis akibat ketegangan geopolitik dan penerapan hukum internasional yang selektif.
Guterres mendesak seluruh anggota Dewan Keamanan untuk berkomitmen penuh pada penegakan Piagam PBB demi membangun kembali kepercayaan global.
>>> Waspadai Tanda Kolesterol Naik Setelah Konsumsi Daging Kurban
Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menambahkan bahwa situasi geopolitik saat ini merupakan yang paling kompleks sejak Perang Dunia II berakhir.
