Pemerintah resmi membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ekspor baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Langkah ini ditargetkan mampu menambah cadangan devisa negara hingga US$ 44 miliar atau sekitar Rp 778 triliun dengan kurs Rp 17.700.
>>> Korsleting Listrik Hanguskan Rumah Kayu Jati di Blora, Kerugian Rp 250 Juta
DSI akan fokus menertibkan administrasi pencatatan ekspor komoditas.
Upaya ini bertujuan mengamankan devisa sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah ke posisi Rp 16.900 per dolar AS.
Konsolidasi Data Satu Pintu
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Indonesia, Fithra Faisal, menjelaskan bahwa konsolidasi data satu pintu menjadi solusi jangka panjang.
Kebijakan ini diambil untuk memulihkan potensi kekayaan negara yang hilang akibat praktik under-invoicing dan transfer pricing.
"Dengan adanya pencatatan yang lebih tertib, kita bisa mendapatkan potensi baseline tambahan pertumbuhan ekonomi 0,8 persen," ujar Fithra dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).
>>> Volume Lalu Lintas Jabodetabek dan Jawa Barat Meningkat Saat Iduladha
Manajemen administrasi perdagangan baru ini diharapkan menciptakan tata kelola komoditas hulu hingga hilir yang transparan dan akuntabel.
Pelaku usaha bakal mendapatkan kepastian bisnis yang lebih baik melalui sistem yang dapat ditelusuri.
Fithra mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian khusus terhadap praktik manipulasi dokumen sejak 1,5 tahun terakhir.
Kajian internal kabinet menemukan indikasi hilangnya kekayaan negara sebesar Rp 15.400 triliun sepanjang 1991 hingga 2024.
Angka kerugian selama 34 tahun itu setara dengan 64% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini yang mencapai Rp 24.000 triliun.
>>> Enzim Nanas dan Pepaya Terbukti Ilmiah Mengempukkan Daging Kurban
Pemerintah telah melakukan konsolidasi selama enam bulan demi memastikan operasional DSI berjalan profesional.
"Kita keluar dengan satu mekanisme badan konsolidasi ekspor. Secara empiris, hal ini sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti Qatar, Saudi, Malaysia, atau India," jelasnya.
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai penguatan posisi tawar ekspor terbukti berhasil di negara lain, misalnya Ghana yang membentuk badan ekspor khusus untuk komoditas kakao.
Toto mengingatkan bahwa keuntungan optimal hanya bisa tercapai jika lembaga pengelola mengedepankan integritas. Pimpinan lembaga harus diawasi secara ketat melalui audit berkala.
"Tinggal masalahnya adalah bagaimana mekanisme kerja yang betul-betul baik, sehingga manfaat yang diperoleh oleh negara dan stakeholders lain bisa optimal," kata dia.
>>> Kenali Penyebab Gagal Tumbuh pada Anak dan Cara Mengatasinya
Penerapan asas keterbukaan informasi menjadi kunci utama memberantas kecurangan. Ketegasan dalam transparansi dokumen diyakini mampu meminimalisir manipulasi data komoditas.
