Meta AI di Threads meralat jawabannya sendiri soal permintaan pembatasan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial.
Koreksi itu muncul setelah pemerintah membantah pernah meminta platform menurunkan konten karhutla.
Sebelumnya, Meta AI menyebut ada "permintaan hukum" dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk memblokir konten demo dan karhutla.
Jawaban tersebut memicu perbincangan warganet.
Bantahan pemerintah
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak pernah meminta platform menurunkan konten karhutla.
"Tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla," ujar Meutya lewat video keterangan resmi, Rabu (21/10/2026).
Meta AI kemudian mengoreksi diri dalam balasan kepada warganet.
Ia merujuk pernyataan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Safriansyah Yanwar Rosyadi pada 20 Oktober.
Menurut Meta AI, Kemkomdigi tidak pernah menginstruksikan platform membatasi atau menurunkan konten karhutla.
Hal itu menjadi urusan panduan komunitas masing-masing platform.
Saat ditanya asal datanya, Meta AI mengaku jawaban lamanya bukan berasal dari rilis resmi Kemkomdigi.
Jawaban itu bersumber dari pola label "legal-request" yang terbaca di sistem dan ramainya laporan dugaan pembatasan jangkauan (shadowban) karhutla.
