Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero) masih kekurangan kontrak sebesar 20 juta ton.
Kekurangan tersebut terjadi karena kontrak yang terealisasi baru mencapai 134 juta ton.
Padahal, pemerintah telah menugaskan perusahaan tambang untuk menyediakan sekitar 190 juta ton demi memenuhi target kebutuhan PLN sebesar 154 juta ton per tahun.
"Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan," ujar Bahlil, Rabu (17/6/2026).
Kepastian pasokan energi primer ini dibahas dalam pertemuan intensif selama hampir 5,5 jam antara Menteri ESDM dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta jajaran direksi.
Bahlil menjelaskan bahwa jenis batu bara kalori medium yang dibutuhkan untuk operasional pembangkit PLN saat ini ketersediaannya semakin menipis.
"Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo (Darmawan) dan Direksi PLN kurang lebih sekitar 5 setengah jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun informasi yang multiinterpretasi," kata Bahlil.
"Namun saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta itu membutuhkan batu bara yang medium," sambungnya.
Langkah pengawasan kemudian diperketat melalui pembentukan tim pengadaan khusus yang melibatkan lintas instansi.
Keputusan ini diambil berdasarkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna membenahi tata kelola pengadaan energi primer PLN.
"Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta di antara kita.
Jangan kita baku tipu terus kerjanya," ujar Bahlil.
