Pemerintah Australia mulai menyoroti risiko ketergantungan terhadap layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk. Kekhawatiran ini muncul menjelang rencana penawaran saham perdana (IPO) SpaceX pada 12 Juni 2026.
Dokumen Freedom of Information (FOI) menunjukkan meluasnya penggunaan Starlink oleh masyarakat, operator telekomunikasi, dan lembaga pemerintah Australia.
Sekitar 200.000 warga Australia telah menggunakan Starlink pada 2025 melalui kerja sama dengan operator Telstra dan Optus.
Departemen Dalam Negeri Australia menilai negara tidak memiliki kendali langsung terhadap jaringan satelit tersebut.
Pemerintah federal dan negara bagian telah menggelontorkan kontrak bernilai lebih dari 50 juta dolar Australia kepada Starlink.
Kekhawatiran Kedaulatan dan Regulasi
Lembaga Australian Signals Directorate (ASD) memberikan catatan publik terkait besarnya kendali operator satelit swasta terhadap jaringan komunikasi.
"Pengaruh ini dapat melampaui kapasitas regulasi masing-masing negara, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai kedaulatan dan perlindungan kepentingan nasional," tulis ASD.
Dosen Hukum Antariksa Flinders University, Joel Lisk, menilai pengawasan terhadap ribuan satelit asing tetap menjadi tantangan besar. "Semua negara menghadapi persoalan yang sama.
Jika tidak mengizinkan layanan seperti SpaceX beroperasi, masyarakat bisa dirugikan. Namun jika diizinkan, muncul pertanyaan tentang sejauh mana negara dapat mengendalikan layanan tersebut," kata Lisk.
Starlink juga dikategorikan sebagai aset penting yang wajib melaporkan detail kepemilikan di bawah pengawasan Otoritas Komunikasi dan Media Australia (ACMA).
"Peraturan sistem satelit skala besar adalah area perhatian regulasi yang asli, dengan regulator di seluruh dunia masih bergulat dengan kecepatan perkembangan teknologi," tambah Dr Lisk.
