Pemerintah resmi menaikkan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter.
Keputusan ini dinilai sebagai langkah yang tidak terhindarkan di tengah tekanan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.
>>> DPR dan Pemerintah Sepakati Kerangka Ekonomi Makro 2027
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bonti Wiradinata, menilai penyesuaian harga tersebut sebenarnya sudah terlambat. Gejolak energi global telah berlangsung sejak Februari 2026.
Menurut Bonti, pemerintah selama ini memilih menahan kenaikan harga BBM nonsubsidi. Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
Kebijakan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menyesuaikan kondisi keuangan. Namun, tekanan harga minyak dan rupiah akhirnya memaksa penyesuaian.
"Indonesia memang cenderung memiliki frekuensi penyesuaian yang lebih jarang dan bertahap. Namun, ini adalah pilihan kebijakan yang disengaja untuk menjaga bantalan sosial," kata Bonti, Jumat (12/6/2026).
Harga Pertamax sebagai BBM nonsubsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
>>> PT Meratus Bantah Isu Akuisisi oleh Waresix
Ketika kedua faktor tersebut tertekan, pemerintah harus melakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan beban fiskal lebih besar.
Bonti mengapresiasi langkah pemerintah menahan harga selama beberapa bulan terakhir. Hal itu memberikan bantalan ekonomi dan psikologis kepada masyarakat.
"Urgensi menaikkan harga BBM ini saya perkirakan terkait dengan strategi pemerintah dalam mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta mengatasi tekanan APBN," ujarnya.
Menjaga harga BBM nonsubsidi di bawah harga keekonomian dalam jangka panjang berpotensi membebani arus kas. Penyesuaian harga dinilai sebagai langkah realistis untuk menjaga kesehatan fiskal negara.
"Dengan menyesuaikan harga, pemerintah meminimalisir potensi pembengkakan biaya kompensasi energi. Ini adalah upaya untuk memastikan APBN tetap fokus pada pembiayaan prioritas lain," kata Bonti.
Risiko gejolak sosial akibat kenaikan Pertamax relatif lebih terkendali dibandingkan kenaikan BBM bersubsidi.
>>> Petani Optimistis Target Produksi Jagung 18 Juta Ton Tercapai
Pengguna Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki lebih banyak pilihan dalam mengatur pola konsumsi energi.
Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo menyampaikan hal senada. Ia memahami harga BBM nonsubsidi dipengaruhi oleh dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Rio meminta kenaikan harga Pertamax diikuti dengan peningkatan kualitas layanan. Masyarakat berhak memperoleh kualitas produk dan pelayanan yang sepadan dengan harga yang dibayarkan.
"Konsumen tidak boleh hanya diminta menerima kenaikan harga tanpa memperoleh peningkatan manfaat dan kualitas layanan yang sepadan," kata Rio.
Ia juga mendorong Pertamina dan pemerintah untuk meningkatkan transparansi informasi terkait perubahan harga BBM.
>>> Henry Indraguna Dukung Operasional Danantara untuk Amankan Devisa Negara
Komunikasi publik yang lebih baik akan membantu masyarakat memahami alasan di balik kebijakan penyesuaian harga.
