Tenaga Ahli DPR RI Henry Indraguna menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi pengamanan devisa negara melalui integrasi sektor hulu hingga hilir.
>>> PLN Tangani Pemadaman Bergilir akibat Kendala Operasional Listrik Jawa
PT Danantara Sumberdaya Indonesia resmi beroperasi sejak 1 Juni 2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perdagangan.
Pada tahap awal, lembaga penentu harga ekspor ini mengelola kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi.
Tujuannya untuk menghentikan praktik under-invoicing dan transfer pricing yang merugikan negara.
Henry menilai keberhasilan tata kelola komoditas strategis ini bergantung pada sinergi regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.
"Sektor hulu sampai hilir ini kan wewenang Menteri ESDM Pak Bahlil Lahadalia," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Menteri Bahlil dinilai memiliki peran signifikan dalam menarik investasi asing dan membangun industri pengolahan.
>>> Snowflake Luncurkan Agen Coding AI CoCo di Summit 2026
Langkah tersebut menjadi kunci untuk menyediakan komoditas berkualitas yang dibutuhkan DSI.
"Keberhasilan program hilirisasi sektor energi yang telah diamanatkan oleh Presiden Prabowo telah dilaksanakan dengan baik oleh orkestrasi Pak Bahlil," ungkap Henry.
Hal ini juga memperkuat fungsi DSI sebagai pengaman devisa negara.
Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa kebijakan kontrol ekspor melalui sistem satu pintu merupakan bentuk tanggung jawab moral konstitusi negara.
"Negara tidak boleh menjadi penonton yang pasif ketika kekayaan alamnya dinikmati secara tidak adil melalui celah-celah hukum dagang internasional yang tidak seimbang," tegasnya.
>>> Demo Mahasiswa di Bundaran HI Diprediksi Picu Macet Parah, Ini Rute Alternatifnya
Kebijakan intervensi cerdas dalam perdagangan global ini dinilai sejalan dengan pandangan ekonomi politik internasional untuk melindungi kepentingan domestik negara berkembang.
"DSI adalah manifestasi dari intervensi cerdas yang sah menurut prinsip ekonomi politik Dani Rodrik dari Harvard," kata Ketua DPP Ormas MKGR ini.
Integrasi tata kelola ini diharapkan mampu memulihkan kebocoran hasil bumi yang selama ini kerap terjadi.
Sekaligus mendistribusikan kemakmuran secara adil kepada masyarakat selaku pemilik asli kekayaan alam.
"Selama puluhan tahun, kemakmuran dari hasil bumi kita bocor keluar tanpa memberikan manfaat maksimal bagi pemilik aslinya yaitu rakyat," tandas Henry.
"Tugas hilirisasi oleh Pak Bahlil Lahadalia di hulu dan pengelolaan DSI di hilir adalah satu tarikan napas menuju keadilan distribusi kekayaan negara."
>>> Shiritsu Ebisu Chugaku Pukau Penggemar di Jakarta, Mi Goreng Jadi Favorit
Manajemen DSI ke depan diwajibkan menerapkan sistem transparansi mutlak dan akuntabilitas tinggi untuk mengantisipasi potensi praktik korupsi birokrasi baru.
