Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memanggil jajaran pimpinan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Langkah ini diambil untuk mendalami penyebab pemadaman listrik bergilir yang melanda sebagian wilayah Pulau Jawa.
>>> BEI Pantau Saham Solusi Environment Asia Akibat Transaksi Tidak Wajar
Pemanggilan tersebut bertujuan menelusuri gangguan pada sistem kelistrikan. Pemerintah memastikan insiden ini tidak berkaitan dengan kelangkaan pasokan batu bara pada pembangkit milik PLN.
Bahlil menegaskan bahwa pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) saat ini aman.
"Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu enggak benar," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (11/6/2026) malam.
Ia menjelaskan komitmen pasokan batu bara untuk PLTU PLN telah mencapai 170 juta ton. Namun, ia mengonfirmasi adanya kendala teknis pada sistem mekanis pembangkit yang sedang diatasi.
"Memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya," ujar Bahlil.
>>> Toprak Razgatlioglu Soroti Masalah Akselerasi Motor Yamaha di MotoGP Hungaria
Manajemen PLN menyatakan sistem kelistrikan Jawa beroperasi dengan kendali yang baik.
"Sistem kelistrikan Jawa beroperasi dan terkendali dengan baik, meskipun terdapat kendala operasional yang berdampak pada berkurangnya pasokan listrik di sejumlah wilayah," kata EVP Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto, Jumat (12/6/2026).
Gregorius juga mengklarifikasi rumor di media sosial mengenai potensi pemadaman total serentak. "Menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait blackout, PLN menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak terjadi," tegasnya.
PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan pemadaman bergilir. Masyarakat diminta memantau informasi melalui saluran resmi perusahaan.
Pandangan IESR
Institute for Essential Service Reform (IESR) memberikan analisis independen terkait gangguan intermiten di sistem Jawa-Bali.
"IESR menduga bahwa pemadaman bergilir yang terjadi belakangan dipicu oleh rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah PLTU di sistem Jawa—Bali sehingga harus beroperasi di bawah kapasitas optimal," kata CEO IESR Fabby Tumiwa, Kamis (11/6/2026).
>>> Aset DPLK Syariah Muamalat Melonjak 12 Persen Capai Rp2 Triliun
Fabby mengkhawatirkan keterlambatan pengiriman batu bara akibat penundaan persetujuan RKAB 2026. Hal itu berpotensi membuat Hari Operasi Pembangkit (HOP) berada di bawah batas aman.
"Jika sejumlah informasi yang beredar bahwa adanya gangguan pasokan batu bara yang membuat PLTU harus menurunkan kapasitas pembangkitannya adalah benar, ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada sistem kelistrikan yang didominasi oleh batu bara dan sistem listrik yang terpusat merupakan ancaman keamanan pasokan energi," tegas Fabby.
Sebelumnya, Direktur Manajemen Pembangkit PLN Rizal Calvary memaparkan data pertumbuhan komitmen pasokan batu bara. "Sekarang saja kita sudah dapat komitmen RKAB itu 160 juta.
Dari awalnya cuma sekitar 152 [juta ton], sekarang jadi 163 [juta ton]. Betul [pasokan aman hingga Desember 2026]," kata Rizal di Kompleks Parlemen, Senin (13/4/2026).
Berdasarkan data performa operasional April 2026, stok batu bara PLTU PLN secara nasional berada di kisaran 15,9 HOP.
>>> Kenali Gejala Liver Bermasalah dan Tahapan Perkembangannya
Khusus wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) tercatat bertahan untuk 10,31 HOP.
