Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi tidak akan naik.
Kepastian ini disampaikan di Bandar Lampung pada Rabu (10/6/2026) menyusul lonjakan harga Pertamax.
>>> Rupiah Fluktuatif di Tengah Gejolak Geopolitik dan Kebijakan BI
Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi pasar global.
Harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter meskipun tekanan geopolitik di Timur Tengah masih berlanjut.
Komitmen Pemerintah
Bahlil menyatakan kebijakan ini juga berlaku untuk gas melon 3 kilogram. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
"Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi, tidak ada kenaikan," kata Bahlil. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan respons atas instruksi kepala negara.
>>> Penyebab GoPay Pinjam Ditolak dan Solusi Tepat Agar Disetujui
"Itu perintah bapak presiden. Tidak ada kenaikan," tegasnya.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga melakukan evaluasi berkala terhadap produk nonsubsidi. Penyesuaian harga mulai berlaku pada pertengahan pekan ini.
Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter.
Pertamax Green 95 menjadi Rp 17.000 per liter, dan Pertamax Turbo mencapai Rp 20.750 per liter.
>>> BNI Jaga Fungsi Intermediasi Selektif Usai Suku Bunga BI Naik
Manajemen Pertamina menjelaskan penyesuaian ini mengacu pada regulasi perhitungan yang sah. Formulasinya mengikuti ketentuan harga indeks pasar.
Kenaikan harga nonsubsidi memicu respons dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi agar kelas menengah tidak terbebani.
"Yang pasti biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax itu kan masyarakat-masyarakat yang berimpitan dengan Pertalite.
Kita ingin pastikan apa sih yang mereka butuhkan sebagai stimulus," kata Ketua Komisi XI DPR Misbakhun kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
>>> Ko So-young Bagikan Pengalaman Beri ASI Eksklusif Tujuh Bulan
Misbakhun menilai antisipasi ini krusial untuk membendung potensi migrasi konsumen ke produk subsidi. Intervensi kebijakan yang tepat diharapkan menjaga stabilitas inflasi nasional.
