Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menugaskan Badan Layanan Umum Lemigas untuk mengimpor 150 juta barel minyak dari Rusia.
Penugasan ini dilakukan pada Senin (8/6/2026) setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, BBM, dan LPG.
Langkah tersebut bertujuan menyederhanakan proses pengadaan yang selama ini berjalan di dalam negeri.
Melalui skema ini, pembelian komoditas energi dapat dilakukan secara langsung antar pemerintah maupun antar pemerintah dengan korporasi.
Pemangkasan Birokrasi Impor
Bahlil menjelaskan bahwa komunikasi dengan pihak Lemigas segera dilakukan untuk mematangkan rencana tersebut. Upaya pemangkasan birokrasi impor menjadi fokus utama dari penunjukan badan layanan umum tersebut.
"Tujuannya apa? Agar memotong mata rantai daripada proses yang selama ini terjadi.
Dan itu bisa G-to-G.
Kalau presiden melakukan kerja sama dengan negara lain terkait crude bisa langsung G-to-G dan ditindaklanjuti lewat G-to-B," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta.
Keputusan mendatangkan komoditas energi ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin.
Perjanjian pasokan tersebut dirancang untuk mengamankan ketersediaan stok bahan bakar nasional hingga akhir tahun.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan bahwa total impor dari Rusia sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.
"Itu kan baru komitmen pembahasan waktu kunjungan Presiden dan juga Pak Menteri ke Rusia," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Pemerintah memastikan bahwa proses pengiriman seluruh muatan dari Rusia tidak akan dilakukan sekaligus. Pembagian jadwal pengiriman menjadi keharusan karena mempertimbangkan kapasitas tempat penampungan di dalam negeri.
"Skemanya itu kan tidak bisa sekaligus. Kalau sekaligus kita memerlukan oil storage di dalam negeri.
Itu akan dilakukan impor secara bertahap," kata Yuliot.
