⌂ Beranda News OJK Waspadai Lonjakan Piutang Multifinance ke Sektor Rumah Tangga

OJK Waspadai Lonjakan Piutang Multifinance ke Sektor Rumah Tangga

OJK Waspadai Lonjakan Piutang Multifinance ke Sektor Rumah Tangga
Ilustrasi OJK mengawasi multifinance
A A Ukuran Teks16px

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti lonjakan piutang pembiayaan industri multifinance ke sektor rumah tangga. Pertumbuhan mencapai 28,16% secara tahunan pada April 2026.

Angka ini menjadi yang tertinggi dari seluruh sektor ekonomi.

>>> Max Verstappen Amankan Baris Depan GP Monako Setelah Kendala Latihan

Dorongan signifikan berasal dari produk Buy Now Pay Later (BNPL) yang melesat 56,92% secara tahunan menjadi Rp 12,93 triliun.

Secara keseluruhan, total piutang pembiayaan multifinance tumbuh menjadi Rp 514,65 triliun. Angka ini naik 2,08% secara tahunan, meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang hanya 0,61%.

Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK, Agusman, menjelaskan peningkatan ini dipicu oleh besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan konsumsi dan multiguna.

"Pertumbuhan tersebut antara lain didorong oleh masih tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat untuk berbagai kebutuhan konsumsi dan pembiayaan multiguna," ungkap Agusman kepada wartawan, Minggu (7/6/2026).

Namun, kenaikan ini diikuti pemburukan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF). Rasio NPF merangkak naik dari 2,51% pada Desember 2025 menjadi 2,89% pada April 2026.

>>> Quadra Raih Rekor MURI dengan Meja Sintered Stone 5 Meter

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) menjadi 5,25% pada Mei 2026 diperkirakan turut memperbesar risiko kredit macet pada skema bunga mengambang.

"Oleh karena itu, perusahaan multifinance perlu melakukan langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan," ujar Agusman.

OJK meminta pelaku industri multifinance untuk memperketat analisis kelayakan debitur. Selain itu, perusahaan diminta memantau portofolio secara intensif serta menerapkan restrukturisasi secara selektif.

Tekanan pada daya beli masyarakat menjadi perhatian tersendiri. Pertumbuhan ekonomi saat ini dinilai belum selaras dengan peningkatan kesejahteraan buruh secara luas.

>>> PPIH Arab Saudi Intensifkan Pendampingan Jemaah Haji Gelombang Kedua

Peneliti LPEM FEB UI, Rizki Nauli Siregar, memaparkan bahwa porsi pendapatan masyarakat yang terserap untuk konsumsi membengkak dari 68% menjadi sekitar 75%.

Masyarakat terpaksa memotong tabungan dan mengambil pinjaman.

"Artinya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat umum yang adalah kebanyakan labor (buruh)," tutur Rizki, baru-baru ini.

Menurut Rizki, situasi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas. "Dari mana mereka bisa membiayainya?

Ternyata savings turun dan peningkatan loan juga ada," kata Rizki.

>>> Capcom Rilis Onimusha Way of the Sword pada September 2026

Hingga saat ini, pembenahan menyeluruh pada struktur ekonomi dinilai mendesak. Hal ini agar pertumbuhan yang tercipta mampu mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih baik.

H
Tim Redaksi
Penulis: Hana
📰 Update Terbaru