Pemerintah Indonesia telah merealisasikan penyaluran anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp 203,7 triliun hingga 31 Mei 2026.
Jumlah tersebut setara dengan 45,6 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
>>> Google Perluas Dukungan Quick Share ke Lebih Banyak Perangkat iPhone
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan kebijakan ini diambil untuk memastikan belanja negara tetap efektif menjaga konsumsi masyarakat.
Dari total dana tersebut, pembayaran kompensasi mencapai Rp 108,9 triliun, sedangkan belanja subsidi menyerap Rp 94,8 triliun.
"Belanja subsidi dan kompensasi dipastikan tetap bisa menjaga daya beli masyarakat," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Perubahan Mekanisme Pembayaran Kompensasi
Kementerian Keuangan menerapkan perubahan mekanisme pembayaran kompensasi pada tahun ini untuk mendukung kelancaran kas badan usaha penyalur.
>>> Indonesia Tawarkan Proyek Giant Sea Wall dan Infrastruktur ke Rusia
Saat ini, pemerintah mencairkan 70 persen nilai kompensasi secara bulanan. Sisa 30 persen akan dibayarkan setelah evaluasi pada September 2026.
"Ini juga dilakukan atas petunjuk Presiden Prabowo Subianto. Jadi pemerintah terus menjaga ketersediaan barang dengan harga bersubsidi," tambah Purbaya.
Penyaluran komoditas bersubsidi dalam lima bulan pertama tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan di berbagai sektor.
Volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik 8,6 persen secara tahunan menjadi 6,31 juta kiloliter.
Distribusi LPG 3 kilogram juga meningkat 2,7 persen menjadi 2.858,3 juta kilogram.
>>> Calo Timbun Tiket Konser EXO di Jakarta, Penggemar Geram
Sektor kelistrikan bersubsidi mencatat pertumbuhan pelanggan sebesar 2,1 persen, menjangkau 43 juta pengguna.
Di sektor pertanian, distribusi pupuk bersubsidi melonjak 20,7 persen mencapai 3,7 juta ton.
Sementara itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertumbuh 0,52 persen dan telah mengalir ke 1,93 juta debitur.
Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat per akhir Mei 2026 mencapai Rp 1.059,3 triliun, naik 52,6 persen secara tahunan.
>>> Cara Cek Penerima Bansos PKH Tahap 2 Tahun 2026 Secara Online
Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 517,7 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga (non-K/L) senilai Rp 541,6 triliun.
