Presiden Prabowo Subianto memutuskan menaikkan alokasi dana riset perguruan tinggi tahun ini menjadi Rp12 triliun. Anggaran sebelumnya hanya sebesar Rp8 triliun.
Keputusan ini diumumkan dalam pertemuan dengan sekitar 1.200 guru besar dan rektor di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada 15 Januari 2026.
>>> Moody's Tetapkan Outlook Negatif untuk Danantara Investment Management
Informasi tersebut dikutip dari Bloomberg Technoz.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pagu awal Rp8 triliun setara dengan 0,34% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Presiden langsung memberikan tambahan Rp4 triliun.
"Harapannya ini dapat memperkuat riset-riset untuk seluruh universitas, termasuk bekerja sama dengan BRIN," kata Prasetyo, Kamis (15/01/2026).
>>> Kementerian ESDM dan Pemda Bagi Wewenang Izin Tambang serta Sawit
Prabowo berharap dana penelitian dapat dioptimalkan untuk mendukung swasembada energi dan pangan. Anggaran ini juga diarahkan untuk program hilirisasi dan akselerasi industrialisasi nasional.
Di sisi lain, dunia akademik dihebohkan dengan dugaan kecurangan pemalsuan riset oleh empat WNI dalam konferensi ISPPD di Copenhagen, Denmark pada 17-21 Mei 2026.
Keempat oknum diduga memanipulasi penelitian demi mendapatkan travel grant.
Berdasarkan situs Weber State University, dana hibah perjalanan akademik digunakan untuk menutup biaya pendaftaran, akomodasi, dan transportasi.
>>> Prabowo Tunjuk Nanik S. Deyang Pimpin Badan Gizi Nasional
Sementara itu, Office of Undergraduate Research University of Illinois Urbana-Champaign menyebut travel grant diberikan agar mahasiswa dapat mempresentasikan hasil studi di forum internasional.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespons isu pelanggaran integritas akademik tersebut.
Ia menyatakan rasa prihatin dan sedih karena tindakan itu berpotensi mencoreng nama baik Indonesia di forum ilmiah global.
"Bukan bidang saya, tapi saya terus terang sebagai orang Indonesia sedih sekali. Jangan kayak gitu-gitu.
>>> Iran Tegaskan Rencana Nasionalisasi Selat Hormuz, Picu Ketegangan dengan AS
Wartawan juga kalau nulis, mesti nulis yang benar hasil-hasilnya. Sedih kan, malu kan kita," kata Budi di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Selasa.
