Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik keras rencana mantan Presiden Joko Widodo yang akan melakukan safari politik ke berbagai daerah.
Rencana itu disebut untuk mendongkrak elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Hasto menilai langkah blusukan tersebut seharusnya digunakan sebagai momentum pertanggungjawaban dampak kebijakan masa lalu.
Bukan Sekadar Elektoral
Menurut Hasto, turun ke masyarakat bukanlah persoalan elektoral semata.
“Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kerusakan sistem hukum, politik, dan demokrasi yang dinilai akan dipertanyakan rakyat.
“Ini kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi itu pasti nanti rakyat akan bertanya,” kata Hasto.
Hasto mengaitkan rencana safari politik itu dengan kondisi fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
Menurutnya, kendala anggaran yang dihadapi Prabowo merupakan imbas dari program kerja periode sebelumnya.
“Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya,” jelas Hasto.
Ia mencontohkan penggelontoran dana bantuan sosial (bansos) menjelang pemilu yang dinilai sangat besar.
“Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja bansos yang begitu besar, dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari US$13 miliar,” ungkap Hasto.
Pernyataan ini disampaikan Hasto menanggapi rencana Jokowi yang dikabarkan akan blusukan ke sejumlah daerah untuk PSI.
Hasto menegaskan bahwa pertanggungjawaban kepemimpinan masa lalu lebih penting daripada kepentingan elektoral partai tertentu.
