Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar rapat koordinasi bersama pelaku usaha perunggasan pada Sabtu (30/5/2026).
Langkah ini menyusul jatuhnya harga ayam hidup di tingkat peternak hingga mencapai Rp 15.000 per kilogram.
>>> Timnas Indonesia Resmi Hadir Penuh di EA SPORTS FC 26
Harga tersebut berada jauh di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp 19.500 per kilogram. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan para peternak mandiri skala kecil di beberapa wilayah.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) kemudian mengumpulkan Asosiasi Rumah Potong Unggas Indonesia (ARPHUIN) dan pengusaha rumah potong hewan unggas.
Tujuannya untuk memperkuat komitmen rantai pasok.
Penurunan Harga Terjadi di Jawa Tengah
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH, I Ketut Wirata, menjelaskan bahwa informasi mengenai kejatuhan harga ini ditemukan di wilayah Jawa Tengah.
Kondisi ini menuntut perhatian bersama dari seluruh pelaku industri perunggasan.
"Informasi yang kami dapat, khususnya di Jawa Tengah, ada live bird dijual di harga Rp 15.000/kg.
Kondisi ini sangat berat bagi peternak mandiri atau peternak skala kecil," ujar I Ketut Wirata.
Ketut menambahkan bahwa penurunan harga yang berada di bawah biaya produksi memberikan dampak paling buruk bagi peternak rakyat.
Pemerintah mengimbau agar pelaku industri memperkuat kolaborasi demi menjaga keseimbangan pasar nasional.
"Peternak besar mungkin masih bisa bertahan karena ditopang modal yang kuat. Tapi bagi peternak mandiri, kondisi ini bisa mempercepat proses gulung tikar," ujar I Ketut Wirata.
Pemerintah Minta Komitmen RPHU
Pemerintah meminta komitmen dari pihak rumah potong hewan unggas (RPHU) agar tidak memanfaatkan situasi untuk menekan harga di tingkat peternak.
>>> Jade Aesthetic Clinic Hadirkan Teknologi Rejuvenation XERF Pertama di Jakarta
Peran RPHU dianggap strategis sebagai instrumen penyerapan produksi dan pengendalian pasokan.
"Kami mengimbau dan mengharapkan komitmen bersama agar RPHU jangan sampai membeli ayam di bawah harga acuan yang telah disepakati," kata I Ketut Wirata.
Sebagai langkah konkret, Ditjen PKH memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian rekomendasi usaha tertentu di sektor perunggasan.
Kebijakan ini berlaku hingga harga ayam di pasar kembali menyentuh angka acuan yang ditetapkan pemerintah.
"Selama harga belum sesuai acuan pemerintah, seluruh rekomendasi terkait pelaku usaha terkait perunggasan di Ditjen PKH diminta untuk ditunda sementara," kata I Ketut Wirata.
Langkah penundaan rekomendasi ini didukung penuh oleh internal Ditjen PKH untuk memastikan keseriusan pemerintah dalam melindungi hak-hak ekonomi peternak mandiri.
Seluruh pihak diminta tidak berkontribusi dalam penurunan harga lebih lanjut.
"Kami tadi sudah sepakat semua rekomendasi terkait perunggasan sementara kita tunda dulu sampai tercapai harga yang telah ditentukan pemerintah.
Saya mohon sekali kolaborasinya untuk tidak berkontribusi dalam penurunan harga," kata Hary Suhada, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen PKH.
