Kementerian Pertanian (Kementan) mengumpulkan seluruh penyedia bibit perkebunan dari berbagai daerah di Indonesia pada Rabu (17/6/2026) di Kantor Kementan, Jakarta Selatan.
Langkah ini bertujuan mempercepat program pengembangan perkebunan nasional seluas 870 ribu hektare.
>>> Halocoko Resmi Jadi Official Ice Cream Piala Dunia 2026, Perluas Pasar Global
Program berskala besar ini mencakup komoditas strategis seperti kopi, kakao, tebu, kelapa, mete, pala, dan lada. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 9,95 triliun.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa proyek ini merupakan salah satu upaya pengembangan lahan perkebunan terbesar yang pernah diinisiasi pemerintah.
Pengawasan ketat melibatkan Satuan Tugas (Satgas), TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Hari ini kami kumpulkan seluruh penyedia pembibitan perkebunan seluruh Indonesia yang targetnya total adalah 870 ribu hektare seluruh Indonesia.
Komoditasnya kopi, kakao, tebu, kelapa, mente, pala, dan lada," ujar Andi Amran.
>>> Menteri Koperasi Pangkas Target Pembangunan Koperasi Desa Jadi 40 Ribu
Akurasi dan kualitas pembibitan awal menjadi faktor penentu utama yang paling krusial. Kesalahan teknis pada fase ini akan berdampak buruk pada produktivitas tanaman dalam jangka panjang.
"Kalau salah di pembibitan, akan salah 30 tahun. Salah di pembibitan, akan salah 60 tahun.
Jadi pembibitan itu tidak boleh salah," tegas Andi Amran.
Pemerintah memproyeksikan sebagian besar tanaman perkebunan dalam program ini sudah bisa mulai dipanen dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan.
Hal ini diharapkan mendongkrak kesejahteraan petani lokal.
>>> CIMB Niaga Pimpin Kredit Sindikasi Rp 4,7 Triliun untuk Plaza Indonesia
"Insyaallah tiga sampai empat tahun ke depan sudah panen. Ini akan sangat luar biasa untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar Andi Amran.
Komoditas kopi dinilai memiliki potensi lonjakan volume produksi yang masif jika target perluasan area berhasil dieksekusi optimal. "Bayangkan kalau kopi produksinya dua ton per hektare.
Dengan tambahan ratusan ribu hektare, peningkatannya tentu sangat tinggi," kata Andi Amran.
Keterlibatan KPK difokuskan pada penguatan fungsi mitigasi dan pemetaan potensi fraud sejak dini. "Nanti KPK akan memberikan arahan untuk pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
Makanya kami koordinasi bukan saja dengan KPK, tetapi juga kepolisian dan kejaksaan. Kita bahu-membahu mencegah penyalahgunaan wewenang," ujar Andi Amran.
>>> Pemerintah Benahi Tata Kelola Insentif Satuan Pelayanan Gizi
Melalui perluasan komoditas ini, Indonesia ditargetkan mampu memperkuat dominasi pasar internasional sebagai produsen utama dunia, khususnya pada sektor kelapa yang saat ini telah menempati peringkat teratas global.
