Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa pengembangan kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia tidak boleh semata-mata berorientasi pada bisnis dan kemajuan teknologi.
Dalam acara Indonesia AI Safety Virtual Engagement 2026 yang digelar secara daring pada Senin (25/5/2026), Nezar menyatakan bahwa adopsi AI harus tetap dikendalikan demi melindungi kepentingan publik.
>>> Korsleting Listrik Hanguskan Rumah Kayu Jati di Blora, Kerugian Rp 250 Juta
Pemerintah berkomitmen membangun ekosistem teknologi yang aman dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang dirugikan atau tertinggal oleh disrupsi AI.
AI untuk Inovasi dan Perlindungan Sosial
“Tujuan kami jelas, yaitu membangun ekosistem AI yang mendorong inovasi sekaligus melindungi nilai-nilai sosial masyarakat dan prinsip demokrasi,” ujar Nezar.
Menurutnya, AI yang bertanggung jawab berarti memperkuat literasi AI agar masyarakat dan angkatan kerja siap menghadapi transformasi ini.
Nezar menyoroti berbagai tantangan baru dari pesatnya lompatan teknologi AI, mulai dari masalah etika, tata kelola, ancaman disinformasi, hingga monopoli kekuatan teknologi.
Isu-isu tersebut juga digarisbawahi dalam International AI Safety Report 2026, laporan global yang disusun oleh lebih dari 100 pakar dan didukung 30 negara, termasuk Indonesia.
>>> Volume Lalu Lintas Jabodetabek dan Jawa Barat Meningkat Saat Iduladha
“Keamanan AI tidak lagi dapat dianggap sebagai isu sekunder. Keamanan AI harus menjadi bagian dari arsitektur inti pengembangan AI itu sendiri,” tegas Nezar.
Indonesia memandang AI sebagai pilar strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan layanan publik, pendidikan, dan kesehatan.
Namun, perjalanan AI harus dikawal oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi manfaat teknologi melalui regulasi yang adaptif.
Nezar menyerukan pentingnya sinergi global mengingat ancaman dan dampak AI yang lintas batas.
Indonesia siap mengambil peran aktif dalam merumuskan standar internasional demi AI yang inklusif dan berpusat pada manusia.
>>> Enzim Nanas dan Pepaya Terbukti Ilmiah Mengempukkan Daging Kurban
“Keamanan AI merupakan tantangan global. Tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasinya sendirian.
Karena itu, kemitraan, standar bersama, dan dialog berkelanjutan menjadi semakin penting,” pungkas Nezar.
Kekhawatiran global terhadap AI meningkat seiring kemampuannya memproduksi konten manipulatif seperti deepfake teks, suara, dan video.
Di panggung politik, AI generatif kerap disalahgunakan untuk kampanye disinformasi yang mengikis kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Laporan International AI Safety Report 2026 menjadi alarm bagi negara berkembang seperti Indonesia agar tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga penentu arah kebijakan.
>>> Kenali Penyebab Gagal Tumbuh pada Anak dan Cara Mengatasinya
Tanpa regulasi dan panduan etika yang kuat, dominasi korporasi teknologi multinasional dapat menciptakan ketimpangan ekonomi digital baru serta mengabaikan perlindungan data dan hak asasi manusia.
