Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membentuk tim pengadaan energi primer PLN.
Langkah ini menyusul kendala pasokan batu bara yang memicu pemadaman listrik terbatas di Jawa Timur pada Juni 2026.
Keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi. Rapat digelar untuk merekonfirmasi pasokan bahan baku pembangkit listrik nasional.
Bahlil mengungkapkan, dari total kebutuhan PLN sebesar 154 juta ton batu bara, baru 134 juta ton yang sudah dikontrak.
Artinya, masih ada 20 juta ton yang belum dikontrakkan.
Minimnya minat perusahaan memasok batu bara dipicu selisih harga domestik yang hanya 70 dolar AS per ton.
Angka itu jauh di bawah harga acuan periode I Juni 2026 sebesar 121,83 dolar AS per ton.
"Jadi, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi masalah," kata Bahlil.
Pengawasan Diperketat
Kementerian ESDM kini memperketat pengawasan pengadaan energi primer.
Langkah ini melibatkan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo dan Direksi PLN kurang lebih sekitar 5 setengah jam untuk melakukan rekonfirmasi," ujar Bahlil.
Pemerintah mengakui ketersediaan batu bara kalori medium yang dibutuhkan pembangkit PLN semakin menipis di pasar domestik. Tim pengadaan dibentuk untuk mencegah disinformasi dan memastikan transparansi.
"Jangan kita baku tipu terus kerjanya," tegas Bahlil.
Dampak kendala teknis operasional pembangkit telah dirasakan masyarakat di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Pasokan listrik menurun, dan manajemen beban terbatas terpaksa diterapkan.
PLN mengerahkan sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan.
Manajemen beban terbatas diterapkan setelah sejumlah protokol jalan dan pemukiman mengalami mati listrik selama dua hingga lima jam sejak pekan lalu.
