Upaya memperkenalkan kecerdasan buatan (AI) dan berpikir komputasional kepada anak usia dini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas guru PAUD.
Sebagian besar tenaga pendidik PAUD di Indonesia masih belum memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai.
>>> Ditjen Pajak Catat Penerimaan Neto Rp940,31 Triliun hingga Juni 2026
Kompetensi Guru PAUD Masih Rendah
Ketua Umum Forum Kebijakan Publik Indonesia (FKPI) Trubus Rahardiansah menilai pendidikan anak usia dini memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kreativitas, keberanian, hingga kemampuan berinovasi anak.
Karena itu, kualitas pendidikan PAUD tidak boleh diabaikan.
"Sesungguhnya di sinilah nanti akan muncul anak-anak yang memiliki keberanian, prestasi, inovasi, dan kreativitas.
Itu semuanya berasal dari PAUD ini, sehingga pendidikan PAUD menjadi sangat-sangat strategis," kata Trubus dalam diskusi FKPI di Jakarta, Kamis 18 Juni 2026.
Menurut Guru Besar Trisakti itu, perkembangan teknologi menuju era Society 5.0 membuat anak-anak PAUD perlu mulai diperkenalkan dengan AI dan digitalisasi sejak dini.
Pengenalan tersebut bukan untuk menjadikan anak bergantung pada teknologi, melainkan agar mereka memahami perkembangan dunia yang akan mereka hadapi di masa depan.
"Anak-anak PAUD harus tahu bahwa perkembangan ke depan Indonesia adalah berkembang melalui AI," ujarnya.
Namun, pengenalan AI dan kemampuan berpikir komputasional dinilai sulit dilakukan jika kapasitas guru tidak diperkuat terlebih dahulu.
>>> AS-Iran Damai, Pasokan Bahan Baku Plastik RI Dipastikan Aman
Pakar pendidikan anak usia dini Irma Yuliantina mengungkapkan kualitas sumber daya manusia di sektor PAUD masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Dosen PAUD Universitas Panca Sakti itu memaparkan bahwa kompetensi yang dimiliki guru PAUD masih kurang mumpuni.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, guru yang memiliki kualifikasi S1 PAUD hanya sekitar 13 persen.
"Guru-guru kita yang S1 PAUD itu hanya 13 persen. Selebihnya sekitar 50 persen non-S1 dan non-PAUD, bahkan ada yang belum S1," ungkap Irma.
Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran modern, termasuk berpikir komputasional, masih sangat beragam.
Banyak guru yang belum memahami cara menata lingkungan bermain, menyusun aktivitas belajar, hingga memberikan pertanyaan pemantik yang mampu mendorong anak berpikir kritis.
Irma mencontohkan pengalaman pendampingan guru PAUD di Kudus. Menurut dia, pelatihan satu kali tidak cukup untuk mengubah kualitas pembelajaran di kelas.
>>> Kemenpar Targetkan Kunjungan Wisman Capai 19,1 Juta pada 2027
"Konsep yang baik tidak cukup hanya dilatih sekali lalu selesai. Kami melakukan pendampingan sampai tujuh bulan, mulai dari pelatihan, implementasi, monitoring, evaluasi, sampai diseminasi," katanya.
Ia menilai persoalan pendidikan Indonesia bukan semata-mata kurikulum yang sering berganti. Yang lebih mendasar adalah metode mengajar yang tidak banyak berubah.
"Kurikulum cepat sekali berganti-ganti, tetapi yang tidak berubah justru proses mengajarnya. Pergantiannya hanya dokumen, sementara cara mengajarnya masih sama seperti dulu," ujar Irma.
Menurut dia, pendekatan berpikir komputasional dapat membantu guru mengubah pola pembelajaran. Pola pengajaran mesti diubah dari sekadar memberi instruksi menjadi mengajak anak memahami makna dari apa yang dipelajari.
Lebih lanjut, Trubus menegaskan pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor PAUD. Termasuk meningkatkan kesejahteraan guru yang hingga kini masih memprihatinkan.
Selain dukungan anggaran negara, ia mendorong keterlibatan dunia usaha, BUMN, dan BUMD melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini.
Ia juga mengusulkan adanya standar kurikulum dasar PAUD yang berlaku nasional, namun tetap memberi ruang bagi pengembangan kearifan lokal di masing-masing daerah.
"Yang sangat mendesak sekarang adalah bagaimana pendidikan PAUD bisa diterima secara merata di Indonesia.
>>> Isuzu Integrasikan MyIsuzuID dan Isuzu Link untuk Keselamatan Armada Niaga
Kehadiran negara melalui anggaran harus betul-betul diperkuat dan kesejahteraan guru juga harus menjadi prioritas," tegasnya.
