PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) telah menuntaskan registrasi untuk pencatatan sekunder dalam bentuk Hong Kong Depositary Receipts (HDR) di Bursa Efek Hong Kong.
Proses ini berlangsung pada Selasa, 16 Juni 2026.
>>> Investor Domestik Borong Saham BUMI, Asing Lepas Rp335 Miliar
Langkah strategis ini dilakukan tanpa menerbitkan saham baru oleh perusahaan.
Kupon HDR mewakili saham EMAS yang tetap tersimpan di Indonesia, mirip dengan mekanisme American Depositary Receipt (ADR) di bursa Amerika Serikat.
Perdagangan di Hong Kong akan menggunakan kupon tersebut, bukan melalui saham EMAS secara langsung.
Aksi korporasi ini mengonversi sebagian saham milik 12 pemegang saham minoritas existing menjadi HDR untuk ditawarkan kepada investor internasional.
>>> Produksi Smelter Nikel IWIP Turun 15 Persen Akibat Kelangkaan Bijih
Dengan demikian, langkah ini tidak menimbulkan dilusi saham maupun penambahan modal bagi EMAS. Komposisi pihak penjual terdiri atas empat pihak afiliasi dan delapan pihak non-afiliasi.
Pihak afiliasi mencakup Komisaris EMAS Winato Kartono, Direktur Pengendali MDKA Hardi Wijaya Liong, serta PT Nugraha Eka Kencana dan PT Unitras Kapital Indonesia.
Sementara itu, delapan pihak non-afiliasi meliputi PT Nusantara Indah Cemerlang, PT Bintang Delapan Harmoni, PT Deze Trading Indonesia, Continuum SPC, Gem Hong Kong International Co., Ltd., Sherman Mineral Trading Co., Ltd., Alexander Ramlie, dan Edi Permadi.
>>> Cara Mudah Top Up ShopeePay Lewat Bank hingga Minimarket
Penawaran HDR ini bukan merupakan penawaran umum berdasarkan UU Pasar Modal Indonesia. Instrumen ini juga tidak ditawarkan atau dijual kepada warga negara maupun entitas Indonesia.
Manajemen menyatakan pencatatan ini bertujuan memperluas akses perseroan kepada investor internasional serta meningkatkan likuiditas perdagangan saham.
"Pencatatan ini dilakukan demi kepentingan terbaik perseroan, karena diyakini dapat memperkuat platform pasar modal dan profil internasional perseroan," tulis dalam keterbukaan informasi perusahaan pada Rabu, 17 Juni 2026.
Penerbitan HDR diharapkan mampu memperkuat standar tata kelola dan pelaporan perusahaan yang sejalan dengan kerangka internasional.
>>> Rupiah Menguat 1,2% Jadi Mata Uang Terbaik Kedua di Asia
Proses ini tetap dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku serta kondisi pasar.
