Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung 17-18 Juni 2026.
Hal ini menyusul meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada penurunan harga minyak dunia.
>>> Krakatau Steel Group Bentuk Banten Migrant Center untuk Perkuat Pekerja Migran
Penurunan harga minyak global dipicu oleh kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Kondisi ini mengurangi tekanan inflasi dan menekan permintaan dolar AS untuk impor energi.
Pelonggaran Moneter Terbuka di Masa Depan
Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, menilai ruang pelonggaran kebijakan moneter akan terbuka jika distribusi minyak global kembali normal dan inflasi mereda.
>>> INDEF: Efisiensi Jadi Tantangan Utama Penyusunan RAPBN 2027
"Pada RDG besok, kemungkinan besar Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga dengan melihat kondisi Selat Hormuz yang sudah dibuka," ujarnya.
Sebelumnya, BI sempat menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% pada 9 Juni 2026 untuk menjaga stabilitas rupiah.
Ibrahim menambahkan bahwa kenaikan suku bunga lanjutan sebaiknya dihindari karena berisiko meningkatkan biaya pendanaan pemerintah.
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun saat ini sudah mencapai kisaran 7,4%. "Kalau suku bunga BI dinaikkan lagi, imbal hasil obligasi bisa mendekati 8%.
>>> Pelemahan Rupiah Ancam Kelangsungan Industri Farmasi dan Apotek Kecil
Beban utang pemerintah juga akan semakin tinggi," jelas Ibrahim.
Menurut proyeksinya, keputusan mempertahankan suku bunga akan memberi ruang penguatan bagi rupiah. "Kalau BI mempertahankan suku bunga, rupiah berpotensi menguat sekitar 50 poin.
Memang masih ada tekanan dari perang dagang, tetapi pelemahannya diperkirakan terbatas," katanya.
>>> Mamadou Sarr Siap Hadapi Prancis di Piala Dunia 2026
Fundamental ekonomi domestik dinilai masih terjaga. Kelebihan pasokan minyak global berpotensi membuat harga minyak mendekati asumsi APBN, sehingga mengurangi tekanan fiskal pemerintah.
