Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk tetap melaksanakan program Makan Bergizi Gratis sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto pada Senin (15/6).
Hal ini disampaikan menyusul adanya desakan dari masyarakat dan akademisi yang meminta program tersebut dihentikan.
>>> TikTok Kukuhkan Posisi sebagai Medsos Paling Populer di Indonesia Versi APJII 2026
Kebijakan ini tetap berjalan di tengah kritik bahwa program tersebut berpotensi membebani keuangan negara dan memengaruhi perekonomian Indonesia.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyatakan bahwa lembaganya menghormati segala opini dan masukan publik.
"Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden.
Kami kan diangkat untuk menjalankan perintah Presiden, itu saja," kata Agustina setelah menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR.
Pihak otoritas memandang aspirasi dari kelompok ilmuwan merupakan hak warga negara yang sah.
Namun, pembenahan internal dan pelaksanaan program prioritas tetap menjadi mandat utama yang harus diselesaikan oleh lembaga.
>>> Prabowo Terima Presiden Jerman di Istana Merdeka, Bahas Perdamaian Global
"Bahwa masyarakat, ilmuwan dan sebagainya itu hak mereka. Tapi kami diangkat atas perintah Bapak Presiden untuk memperbaiki BGN.
Itu yang kami lakukan," ujar Agustina.
Data Kesehatan Jadi Acuan
Pemerintah berpijak pada data konkret untuk menjawab persoalan keterbatasan akses pangan bernutrisi yang masih melanda sebagian warga.
Data pemetaan dari Kementerian Kesehatan mengidentifikasi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di kawasan terpencil sebagai pihak yang mendesak menerima bantuan.
"Memang situasi kita masih banyak rakyat yang secara data menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki akses terhadap makanan yang bergizi.
>>> Kementerian ESDM Pastikan Mandatori Bioetanol E5 Berlaku Bertahap Mulai Juli 2026
Datanya pun di Kemenkes ada, dari mulai ibu hamil, ibu menyusui, balita dan sebagainya," kata Agustina.
Demi menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah kini menerapkan kebijakan penajaman sasaran atau refocusing bagi para penerima manfaat.
Evaluasi berkala dilakukan agar alokasi anggaran yang terbatas dapat disalurkan secara efektif kepada sektor yang paling membutuhkan.
Langkah efisiensi ini berkonsekuensi pada pengurangan prioritas bagi kelompok usia yang dinilai telah melewati masa krusial pertumbuhan otak.
BGN memastikan langkah selektif ini murni diambil karena pertimbangan teknis medis dan kondisi keuangan negara.
"Hanya beberapa hal mungkin memang tidak perlu lagi, karena secara teknis sudah lewat usia intervensi gizinya untuk konteks peningkatan IQ dan sebagainya.
>>> Melanie Martinez Berduka Atas Kematian Oliver Tree dalam Kecelakaan Helikopter
Keuangan kita juga terbatas, kita harus memilih," ujar Agustina.
