Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan jaminan biaya pendidikan gratis di sekolah swasta bagi calon siswa miskin yang tidak lolos seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jabar 2026.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan langkah ini sebagai solusi konkret atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri di wilayah tersebut.
>>> Makan Keju Setelah Hidangan Manis Bantu Jaga Kesehatan Gigi
"Bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta.
Bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis untuk anak-anak miskin di sekolah-sekolah swasta," kata Dedi di Bandung, Jumat.
Dedi menilai gelombang protes orang tua murid bukan kesalahan masyarakat, melainkan kegagalan penyelenggara negara dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang merata.
Pernyataan ini merespons peristiwa viral mengenai amukan warga di kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat setelah anak-anak mereka terancam tersingkir dari kuota sekolah negeri.
"Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," ujar Dedi.
Ia mengakui ketidakmampuan mengakomodasi seluruh calon peserta didik ke dalam ekosistem pendidikan milik pemerintah menjadi pemicu utama kendala ini.
>>> Cara Cek Bansos PKH 2026 dan Kategori Penerimanya
"Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya," ucap Dedi.
Faktor lain yang memperketat persaingan adalah masuknya pendaftar dari luar pemetaan wilayah yang menggeser posisi calon siswa setempat.
"Tanpa pemetaan, anaknya mendapat saingan dari para pendaftar baru dan anak-anak yang tidak masuk ke sekolah tujuan sebelumnya, kemudian mendaftar di sekolah tersebut.
Akibatnya anaknya mengalami penurunan peringkat sehingga orang tuanya merasa anaknya berpotensi tidak terpetakan di sekolah negeri," katanya.
Terkait aksi unjuk rasa, Dedi membeberkan bahwa oknum orang tua sempat menolak memberikan identitas anak dan sekolah tujuan saat petugas mencoba memberikan bantuan.
>>> Gitabumi Shine Voices Memukau Juri dan Penonton di Ajang Voices of Youth China
"Beliau bilang akan mencabut data, tetapi tidak memberikan data. Tapi tidak apa-apa.
Pemerintah harus bersedia menerima emosi apa pun dari warganya. Yang penting, kita ingin memberikan layanan yang terbaik," ucapnya.
Mengenai aspirasi publik yang mendesak pengembalian sistem seleksi menggunakan Nilai Ebtanas Murni (NEM), Pemprov Jabar menyatakan kesepahaman namun regulasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Ketentuan tentang kelulusan dan ketentuan tentang masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kami hanya mengikuti ketentuan dan menyelaraskan apa yang ditetapkan kementerian," ujarnya.
Pemerintah daerah menegaskan posisi mereka hanya bertugas mengimplementasikan aturan dari kementerian terkait.
>>> Trump Absen dari Laga Pembuka Piala Dunia 2026, Rubio Gantikan
"Kalau diberikan kewenangan kepada saya, akan saya buat semudah-mudahnya," tutur Dedi.
