Kenaikan harga Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 dinilai sebagai langkah penyesuaian terhadap harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Namun, pemerintah diminta mencermati sejumlah dampak lanjutan dari kebijakan tersebut.
>>> Pemerintah Pacu Reformasi Perlindungan Sosial Melalui Digitalisasi
Dosen Senior Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dr. Antonius Budisusila, mengatakan pemerintah perlu mengedepankan komunikasi publik yang cepat, jujur, empatik, dan berbasis data.
"Pendekatan yang dilakukan harus mengedepankan kecepatan, kejujuran, empatik, konsisten, berbasis data, memberi kepastian tindakan, akuntabel, dialogis, adil, dan terbuka terhadap evaluasi," ujar Antonius, Sabtu (13/6/2026).
Menurut dia, penyesuaian harga Pertamax tidak bisa dilepaskan dari tekanan yang dihadapi sektor energi.
Tekanan tersebut meliputi kenaikan harga minyak dunia, ketidakpastian geopolitik global, dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
"Menurut saya, kenaikan harga Pertamax ini bisa dipahami sebagai langkah penyesuaian terhadap harga keekonomian BBM nonsubsidi.
Tekanannya datang dari beberapa sisi sekaligus, yakni harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah.
>>> Garena Rilis Kode Redeem Free Fire Terbaru Juni 2026, Buruan Klaim!
Dalam situasi seperti ini, pemerintah dan Pertamina tentu berupaya menjaga agar beban subsidi tidak semakin besar," katanya.
Meski demikian, Antonius menilai persoalan tidak berhenti pada aspek ekonomi semata.
Kenaikan harga Pertamax sekitar 32% dalam waktu singkat berpotensi memengaruhi pola konsumsi masyarakat.
Potensi perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite perlu diantisipasi.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan agar tidak terjadi lonjakan konsumsi BBM bersubsidi yang dapat membebani anggaran negara.
>>> Ahli Gizi Tekankan Pentingnya Keseimbangan Energi untuk Tumbuh Kembang Anak
Daya Beli Perlu Dijaga
Selain potensi migrasi konsumsi BBM, Antonius juga menyoroti dampak kenaikan harga Pertamax terhadap daya beli masyarakat.
Meningkatnya biaya energi berpotensi menekan pengeluaran rumah tangga yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia mengingatkan bahwa konsumsi rumah tangga memiliki peran besar dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Oleh sebab itu, dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi perlu terus dipantau.
"Pemerintah perlu mengantisipasi dampak berantai dari kebijakan ini agar tidak semakin menggerus daya beli masyarakat dan memperlambat konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama ekonomi nasional," ujarnya.
Antonius juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kebijakan harga BBM agar tetap sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan kebutuhan fiskal pemerintah.
>>> Amerika Serikat Hajar Paraguay 4-1 di Laga Perdana Piala Dunia 2026
Menurut dia, transparansi dan komunikasi yang baik akan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik.
