Waduh DIY Bersiap Buat Kabupaten Ini Lakukan Pemekaran Wilayah! Gunungkidul dan Sleman Segera Jadi Daerah Otonom Baru?
daerah-Magdalenalena/pixabay-
Namun, dengan adanya pemulihan pariwisata yang belum sepenuhnya pulih, beberapa pihak telah mengusulkan pemekaran wilayah sebagai langkah untuk meningkatkan pembangunan yang lebih maksimal. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Pada usulan pemekaran wilayah ini, setidaknya terdapat dua kabupaten yang menjadi fokus utama. Usulan tersebut bermaksud untuk memperluas cakupan pembangunan dan memastikan peningkatan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Provinsi Yogyakarta.
Wacana dua kabupaten DIY yang Bakal Lakukan Pemekaran
1. Kabupaten Gunungkidul
Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu kabupaten yang diusulkan untuk dimekarkan menjadi daerah otonom baru (DOB). Saat ini, kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 1.485,36 km2, yang merupakan 46,63 persen dari luas keseluruhan provinsi.
Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 kecamatan dan 144 desa. Slamet S.Pd., MM., mantan anggota DPRD DIY, mengusulkan pemekaran wilayah ini menjadi Kabupaten Gunungkidul Timur dan Kabupaten Gunungkidul Barat.
Kabupaten Gunungkidul Timur mencakup wilayah Ngawe, Karangmojo, Girisubo, Ponjong, Rongkop, Semanu, Tepus, Semin, dan Tanjungsari. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul Barat terdiri dari Gedangsari, Nglipar, Playen, Paliyan, Patuk, Panggang, Saptosari, Wonosari, dan Purwasari.
2. Kabupaten Sleman
Kabupaten Sleman, salah satu daerah di Provinsi Yogyakarta, juga menjadi sorotan terkait isu pemekaran wilayah. Meskipun isu tersebut telah meredup dalam beberapa waktu terakhir, terdapat kecenderungan untuk melakukan pemekaran di wilayah tertentu, seperti Kecamatan Depok.
Kecamatan Depok memiliki potensi untuk dimekarkan karena memiliki luas wilayah yang cukup besar, mencapai 35,55 km2. Namun, menurut sebuah skripsi berjudul "Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Menjadi Kota Berdasarkan PP No. 78/2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah" yang diunggah di laman ugm.ac.id, hasil analisis menyimpulkan bahwa Kecamatan Depok belum memenuhi standar nilai yang diperlukan untuk melakukan pemekaran. Berdasarkan indikator yang ada, nilai keseluruhannya hanya mencapai 308, sedangkan standar minimal yang dibutuhkan adalah 320.
Meskipun terdapat usulan pemekaran wilayah ini, perlu ditekankan bahwa kabar tersebut masih dalam tahap usulan dan belum mendapatkan perhatian serius.
Proses pemekaran wilayah memerlukan pertimbangan yang matang serta kajian yang mendalam untuk memastikan bahwa pemekaran tersebut akan memberikan manfaat dan hasil yang positif bagi masyarakat setempat.
