Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) mewaspadai kebijakan kewajiban ekspor feronikel melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Kebijakan ini dinilai berpotensi memberikan tekanan tambahan bagi smelter nikel pirometalurgi berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF).
>>> XLSmart Gelar Bravo 500 Summit 2026 untuk Percepat Transformasi Digital
Kekhawatiran itu muncul di tengah kondisi pabrik pengolahan nikel berbasis RKEF yang sedang terbebani. Kenaikan harga bijih nikel dan lonjakan biaya energi menjadi faktor utama.
Direktur Eksekutif Pushep, Bisman Bakhtiar, menilai mekanisme satu pintu ini berisiko memperpanjang proses transaksi. Hal itu dapat meningkatkan biaya operasional smelter.
"Karena memang saat ini saja [kinerja smelter RKEF] sudah berat. Smelter menghadapi kenaikan harga bijih nikel dan biaya energi yang cukup tinggi.
Jika ditambah lagi dengan mekanisme ekspor yang menambah biaya dan juga proses transaksi yang jadi panjang, maka margin bisa makin minim," kata Bisman.
Kendati demikian, Bisman melihat adanya peluang positif. Jika program dikelola dengan baik, posisi tawar Indonesia dalam stabilitas harga bisa meningkat.
>>> Mike Brown Sebut Tip-In OG Anunoby Tembakan Paling Ikonik dalam Sejarah Knicks
"Kalau [kebijakan ekspor FeNi via PT DSI] ini bagus pengelolaannya bisa jadi sarana menjaga stabilitas harga feronikel," ungkap Bisman.
Kelangsungan industri hilirisasi ini bertumpu pada profesionalisme tata kelola lembaga yang ditunjuk pemerintah.
"Jadi memang kebijakan ekspor lewat DSI ini bisa baik atau bisa juga justru melemahkan, ini sangat bergantung tata kelola dan kemampuan DSI menjaga daya saing industri," tegas Bisman.
Sementara itu, Forum Industri Nikel Indonesia menyatakan bahwa pergerakan harga komoditas di pasar internasional saat ini dipengaruhi oleh dinamika pasokan dalam negeri.
>>> Perempuan 20 Tahun Melahirkan 17 Jam Setelah Tahu Hamil
"Jadi kita harus melihatnya itu secara holistik, tidak hanya dari kenaikan harga komoditas yang mana itu lebih dipicu karena sentimen sesaat dan juga dipicu karena adanya kekurangan pasokan, tetapi tidak melihat isu secara keseluruhan dari sisi biaya produksi," kata Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia, Arif Perdana Kusumah.
Arif menambahkan bahwa operasional teknologi pirometalurgi sangat bergantung pada kestabilan harga komoditas energi primer penunjang. "Kemudian juga dari energi, biaya energi.
Biaya energi ini apalagi kalau teknologi pirometalurgi itu kan membutuhkan tidak hanya bahan bakar minyak bumi ya, tetapi juga batu bara untuk PLTU-PLTU.
Nah itu kan mengalami kenaikan," ujar Arif.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, feronikel dalam pos tarif HS 72.02.60.00 berupa bongkahan dan batangan dengan berbagai kadar nikel serta besi wajib menyertakan laporan surveyor saat ekspor.
>>> Pemerintah Tata Ulang Program Makan Bergizi Gratis Akibat Pemborosan Anggaran
Target produksi feronikel nasional tahun ini dipatok sebesar 540.400 ton dari kapasitas terpasang RKEF yang mencapai 2,3 juta ton per tahun.
