Badan Gizi Nasional melakukan penataan ulang operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini diambil akibat pembengkakan jumlah titik yang melampaui rencana awal.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi kelebihan jumlah titik dapur. Rencana awal sebanyak 21.000 lokasi, namun saat ini melonjak menjadi 27.877 titik di seluruh Indonesia.
Lonjakan fasilitas pemenuhan gizi tersebut memicu konsekuensi finansial besar bagi anggaran negara. Pemberian insentif harian Rp6 juta per dapur menyebabkan pengeluaran membengkak signifikan.
Pemerintah mencatat penambahan 6.877 titik di luar rencana awal memicu pemborosan dana sekitar Rp1 triliun setiap bulan.
Jika dibiarkan, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai belasan triliun rupiah dalam setahun.
Penataan Mendesak Dilakukan
"Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal 21.000, tapi sekarang sudah 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik," kata Zulkifli Hasan.
Penataan ini mendesak dilakukan agar tata kelola keuangan program lebih akuntabel.
"Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun, pemborosan.
Berarti kalau satu tahun Rp12 triliun. Ini yang perlu ditata agar bisa diperbaiki," jelasnya.
Masalah serupa ditemukan pada sebaran fasilitas di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Kuota awal 2.000 titik kini membengkak menjadi 8.617 titik, dan 6.138 titik di antaranya sudah memiliki SK dari BGN.
Kementerian dan lembaga terkait tengah menyusun regulasi baru untuk mengontrol ketat perizinan titik pelayanan. Proses pembenahan ini ditargetkan selesai dalam satu bulan ke depan.
