Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI membatasi kenaikan harga obat maksimal 10 persen.
Kebijakan ini diumumkan pada Rabu (10/6/2026) di Jakarta sebagai antisipasi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
>>> Kecelakaan Kereta Bekasi Timur: Sorotan Tajam pada Standar Keselamatan
Langkah tersebut diambil setelah koordinasi dengan para pelaku industri farmasi. Pemerintah melakukan perhitungan ulang terhadap komponen produksi yang terdampak langsung oleh fluktuasi mata uang asing.
Komponen Produksi yang Terdampak
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalucia, menjelaskan bahwa komponen yang terdampak kenaikan adalah bahan baku dan bahan kemas.
Keduanya termasuk dalam cost of goods sold (COGS) atau biaya produksi.
>>> Harmoni Semesta Investama Akuisisi 61,85% Saham Satu Visi Putra Rp 178 Miliar
Porsi COGS mencapai sekitar 40 persen dari harga obat. Sementara itu, biaya lain seperti distribusi, pemasaran, dan operasional dalam negeri dipastikan tidak mengalami lonjakan.
"Jadi memang kita pahami ada kenaikan. Rata-rata sekitar 10 persen karena kita masih mengimpor sebagian bahan baku obat," kata Rizka.
Pembatasan ketat diberlakukan agar penyesuaian harga jual obat tidak membebani masyarakat. Kemenkes memastikan fluktuasi harga saat ini masih dalam koridor batas aman.
>>> TSMC Catat Lonjakan Penjualan 30 Persen Berkat Permintaan Chip AI
"Tidak lebih dari 10 persen, karena yang naik hanya komponen COGS, sementara biaya-biaya lainnya tidak mengalami kenaikan," pungkas Rizka.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan bahwa lonjakan harga obat tidak akan linier dengan persentase penurunan rupiah.
Sebagai simulasi, kenaikan dolar AS sebesar 20 persen tidak akan memicu lonjakan harga obat dalam persentase yang sama.
>>> Kemenperin Kaji Dampak Kenaikan Harga Pertamax pada Sektor Manufaktur
Kebijakan ini memastikan proteksi konsumen tetap berjalan, mengingat porsi bahan baku impor dan kemasan hanya sekitar 40 persen dari total biaya produksi.
