Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengkaji dampak penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax terhadap sektor manufaktur. Fokus kajian adalah potensi perubahan biaya operasional logistik di lini industri.
Harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Kebijakan ini memicu perhatian terkait efisiensi pengiriman bahan baku ke pabrik dan distribusi produk jadi.
Potensi lonjakan biaya pengiriman dari sektor hulu ke hilir menjadi poin krusial. Kemenperin menghitung dampak pada rantai pasok dari kawasan industri hingga ke peritel.
"Nanti kami lihat, mungkin ada pengaruhnya ke biaya pengiriman barang untuk bahan baku, atau pada produk manufaktur. Ketika dikirimkan dari industri ke distributor, ke ritel.
Itu kami nanti cermati dulu untuk yang kenaikan harga baru-baru ini," kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, di kompleks DPR RI, Rabu (10/6/2026).
Meski ada penyesuaian harga nonsubsidi, Kemenperin menekankan stabilitas harga BBM subsidi sebagai faktor krusial bagi ketahanan industri.
Kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM subsidi diapresiasi pelaku usaha karena menjaga inflasi.
"Tapi yang kami cermati itu, harga BBM subsidi itu belum naik dan itu diapresiasi industri karena itu membuat demand industri masih tetap terjaga dengan baik," tutur Febri.
Daya beli masyarakat sangat bergantung pada pergerakan harga BBM subsidi karena berkorelasi dengan konsumsi rumah tangga sebagai penyerap utama produk manufaktur.
Fluktuasi harga subsidi dapat memicu efek domino yang menekan permintaan pasar.
"Karena harga BBM subsidi itu berdampak tidak langsung terhadap kenaikan harga-harga produk manufaktur dan daya beli masyarakat.
Kalau seandainya ada kenaikan harga BBM subsidi, maka itu akan menekan daya beli masyarakat dan sekaligus menekan demand produk manufaktur," tutup Febri.
