Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) hanya memberikan dampak minimal terhadap inflasi nasional.
Kebijakan harga baru ini berlaku mulai Rabu, 10 Juni 2026. Purbaya menyampaikan hal tersebut di Gedung DPR RI, Jakarta.
>>> Jadwal KA Dharmawangsa Ekspres Surabaya-Jakarta 2026, Berangkat Malam Tiba Pagi
Menurutnya, minimnya efek inflasi disebabkan sektor transportasi publik dan angkutan logistik tidak menggunakan BBM nonsubsidi. Mayoritas angkutan masih mengandalkan Pertalite dan Biosolar yang bersubsidi.
"(Dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi) harusnya relatif minimum karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang biasanya," ujar Purbaya.
Ia menekankan bahwa Pertamax menyasar konsumen kendaraan pribadi. Kenaikan harga ini tidak langsung memicu kenaikan biaya distribusi barang pokok.
>>> Biznet Tetap Ekspansi Jaringan Fiber Optik Meski Harga Perangkat Impor Naik
"Harusnya limited karena kan bukan buat angkutan umum, angkutan barang juga nggak pakai (Pertamax)," tambahnya.
Mengenai risiko perpindahan konsumen Pertamax ke Pertalite, Purbaya mengarahkan konfirmasi teknis kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pemerintah mengandalkan sistem pengawasan digital pada pompa pengisian untuk mengendalikan distribusi.
>>> Pertamina dan ITS Operasikan Kapal Pembersih Sampah Otomatis di Bali
"Itu tanya ke Pak Bahlil, mestinya ada metode lagi nozzle control kalau nggak salah, tanya Pak Bahlil yang lebih ngerti," ucap Purbaya.
Berdasarkan kebijakan terbaru, Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter.
Pertamax Green 95 naik dari Rp 12.900 per liter menjadi Rp 17.000 per liter.
>>> Samsung Luncurkan Galaxy A57 5G dan A37 5G untuk Dukung Video Sinematik
Sementara itu, harga Pertalite tetap di Rp 10.000 per liter dan Biosolar sebesar Rp 6.800 per liter.
