Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan implementasi Government Technology (GovTech) berpotensi memperluas basis perpajakan formal.
Hal ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/6/2026).
>>> Coco's Cravings 808 Kembangkan Bisnis Roti Susu Jepang di Honolulu
Penataan digital ini ditargetkan mampu menjaring jutaan pelaku UMKM yang belum terdata dalam ekosistem perpajakan nasional. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia saat ini diprediksi mencapai 64 juta unit.
Integrasi data antar kementerian dan lembaga menjadi instrumen utama untuk mengidentifikasi para pelaku usaha.
Penambahan basis wajib pajak baru dari sektor ini diharapkan mendongkrak rasio pajak (tax ratio) Indonesia.
Saat ini tax ratio Indonesia tertahan di kisaran 9%. Pemerintah menargetkan angka 12% hingga 13%.
>>> Investigasi Ungkap Eksploitasi Sumber Daya Picu Konflik di Mozambik
"Ini saya pikir penting karena nanti dengan GovTech masuk, maka UMKM yang 64 juta itu supaya mereka juga ikut bagian yang 0,5% bayar pajak itu terlibat," ujar Luhut.
Rencana peningkatan pendapatan negara melalui perluasan wajib pajak telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Jika penerimaan negara tumbuh signifikan, pemerintah membuka peluang memangkas tarif pajak masyarakat di masa depan.
"Kalau itu terjadi maka tax ratio kita akan naik dari 9%an sekarang mungkin ke 12% atau 13%," kata Luhut.
>>> Dewan Konstitusional Mozambik Tetapkan Daniel Chapo Pemenang Pemilu Presiden
"Dari situ juga kalau penerimaan negara meningkat cukup signifikan, ada peluang kita akan menurunkan pajak nanti ke depan."
Selain fokus pada pemungutan pajak, basis data yang solid dalam GovTech diklaim dapat menstimulasi pertumbuhan wirausaha baru. Sektor penyerapan tenaga kerja baru diharapkan ikut terdongkrak.
"Juga ada peluang lagi untuk menciptakan lapangan kerja karena data GovTech yang begitu lengkap, UMKM-UMKM baru bisa akan dibentuk," tutur Luhut.
Pemerintah mencatat interkoneksi sistem data publik saat ini telah mencapai sekitar 80%.
>>> Fox Sports dan ReachTV Siarkan 104 Laga Piala Dunia di Bandara AS
Sejak 1 Juni lalu, data dari delapan kementerian dan lembaga pusat resmi terintegrasi dalam satu sistem untuk pertama kalinya.
