Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memberlakukan kewajiban verifikasi biometrik wajah bagi pengguna yang mendaftarkan nomor seluler baru di Indonesia.
Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
Memperkuat Validasi Identitas
Langkah ini diambil guna memperkuat validasi identitas serta meminimalkan penyalahgunaan nomor telepon untuk aksi kriminalitas digital.
Mekanisme pendaftaran terbaru mengharuskan pencocokan data wajah calon pelanggan dengan basis data kependudukan resmi milik pemerintah.
Regulasi ketat tersebut hanya menyasar pengguna baru, sedangkan pemilik nomor lama dibebaskan dari kewajiban pendaftaran ulang.
Pengadopsian penuh teknologi pengenalan wajah ini disetujui setelah melalui fase pengujian intensif selama hampir lima bulan.
Hasil evaluasi bersama para operator seluler mengonfirmasi bahwa infrastruktur pemindaian tersebut telah siap dan andal untuk diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengonfirmasi kesiapan sistem tersebut setelah melihat hasil uji coba yang dinilai memuaskan oleh pemerintah.
Dalam pelaksanaan di lapangan, masyarakat yang hendak mengaktifkan kartu SIM baru harus menyiapkan KTP elektronik serta melakukan pemindaian wajah langsung.
Validasi yang lebih ketat ini dinilai krusial lantaran nomor telepon kini terintegrasi aktif dengan akun perbankan, dompet digital, hingga layanan birokrasi pemerintahan.
Sebelum sistem ini diwajibkan secara penuh, pemerintah sempat menerapkan masa transisi dengan skema hybrid yang membolehkan penggunaan NIK dan KK saja.
Setelah tenggat waktu transisi berakhir, metode biometrik wajah resmi menjadi mekanisme utama pendaftaran.
