Sejumlah senator Partai Republik secara tertutup mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membatalkan dana kompensasi senilai 1,8 miliar dolar AS.
Dana tersebut menuai kontroversi luas di Washington.
>>> China Perketat Regulasi Ekonomi Platform, Targetkan Persaingan Sehat
Dilansir dari CNN dan Wall Street Journal, dana bernama anti-weaponization fund itu sedianya dibentuk untuk membayar individu yang mengeklaim sebagai korban salah sasaran oleh Departemen Kehakiman era Joe Biden.
Namun, program ini kini mandek akibat gelombang penolakan dari internal partai dan dua putusan hukum yang merugikan di pengadilan federal.
Penolakan dari para sekutu politik ini memicu hambatan besar dalam pembahasan legislasi prioritas imigrasi di Capitol Hill. Para senator khawatir tidak dapat mengumpulkan 50 suara yang dibutuhkan.
Dana tersebut juga menuai kritik tajam karena dinilai dapat digunakan untuk membayar pelaku penyerangan polisi dalam kerusuhan Capitol pada 6 Januari 2021.
>>> Pemerintah Bantah Isu Kunjungan Presiden Prabowo ke Italia
Kritik keras datang dari internal Partai Republik yang menganggap program ini tidak memiliki dasar moral yang tepat.
"So the nation’s top law enforcement official is asking for a slush fund to pay people who assault cops?
Utterly stupid, morally wrong — take your pick," kata Mitch McConnell, Senator Partai Republik.
>>> Kopi Hitam vs Kopi Susu: Mana Lebih Sehat untuk Konsumsi Harian?
Penolakan ini berujung pada gugatan hukum dari organisasi sipil yang menilai dana tersebut mendesak untuk dihentikan sementara.
"It’s helpful that the judge saw the urgency and made it clear … by ordering that the administration not move anything from the fund, put money in the fund, pay payments out of the fund, until the court can hear the merits of our case," ujar Skye Perryman, Presiden dan CEO Democracy Forward.
Langkah hukum tersebut direspons positif oleh pihak penggugat setelah hakim federal di Virginia membekukan sementara aktivitas dana tersebut.
"Really pleased to see that the judge sees the urgency in this," kata Skye Perryman.
>>> Panduan Klaim Saldo Gratis Lewat DANA Kaget dengan Aman
Hingga saat ini, Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait desakan pembatalan dana kompensasi tersebut. Hakim menjadwalkan sidang argumen lanjutan pada 12 Juni mendatang.
