Pemerintah Brasil memperpanjang berbagai langkah darurat untuk menahan kenaikan harga bahan bakar domestik selama dua bulan hingga 31 Juli 2026.
Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap tingginya volatilitas pasar minyak dunia yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.
>>> Cara Cek Desil Bansos 2026 Secara Online via Aplikasi dan Website
Perpanjangan regulasi tersebut diumumkan secara resmi oleh kantor kepresidenan Brasil. Langkah ini mengonsolidasikan kebijakan bantuan energi yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 31 Mei.
"Langkah-langkah ini melanjutkan kebijakan darurat yang diadopsi pemerintah dalam menghadapi volatilitas pasar minyak dunia," kata kantor kepresidenan Brasil dalam sebuah pernyataan.
Subsidi Solar dan LPG Diperpanjang
Melalui aturan baru yang berlaku mulai 1 Juni, skema bantuan untuk komoditas solar disatukan menjadi satu sistem tunggal.
>>> Harga Emas Digital 31 Mei 2026 Stabil, Cek Daftar Terbaru
Pemerintah tetap mengalokasikan subsidi sebesar 1,12 real atau sekitar US$0,22 per liter bagi importir dan kilang domestik.
Kementerian Keuangan Brasil juga menerbitkan regulasi kompensasi biaya pajak penjualan solar untuk produsen dan importir. Subsidi terintegrasi ini menggantikan pembebasan pajak PIS dan Cofins senilai 0,35 real.
Selain solar, bantuan untuk gas minyak cair (LPG) berukuran 13 kilogram ikut diperpanjang dengan peningkatan alokasi dana federal menjadi 660 juta real.
Pemerintah turut mempertahankan pembebasan pajak untuk avtur serta biodiesel.
>>> El Nino Kuat Ancam Dunia, Cuaca Ekstrem Diprediksi Terulang
"Harga bahan bakar sudah mulai turun, tetapi kami percaya perlu terus mengambil tindakan selama masih ada ketidakpastian di pasar internasional," kata Menteri Perencanaan Bruno Moretti dalam pernyataan yang dirilis Sabtu.
Meskipun detail biaya terbaru tidak dirinci dalam pengumuman tersebut, anggaran kebijakan ini diprediksi menyentuh angka 10 miliar real berdasarkan estimasi awal pada April lalu.
Pendanaan tersebut akan disokong oleh pendapatan pajak ekspor minyak bumi.
>>> Kemensos Cairkan Rapelan BPNT Rp600 Ribu Melalui Bank Himbara
"Kami tetap berkomitmen pada netralitas fiskal dan memperkuat upaya tim pengawas dalam penggunaan sumber daya publik," kata Durigan dalam pernyataan Sabtu.
