Amerika Serikat berjanji mempertimbangkan penjualan sistem rudal kepada Malaysia sebagai solusi atas kendala akuisisi persenjataan dari Norwegia.
Hal ini dibahas dalam pertemuan bilateral di sela-sela Dialog Shangri-La IISS ke-23 di Singapura, Jumat, 29 Mei 2026.
>>> Pemerintah Salurkan PIP Mei 2026, Cek Status Lewat SIPINTAR
Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin menjelaskan langkah tersebut dibahas bersama Sekretaris Pertahanan AS Pete Hegseth.
Pembahasan ini menyusul pembatalan lisensi ekspor Naval Strike Missile (NSM) oleh Norwegia.
"Kami telah meminta Amerika Serikat untuk memberikan pandangannya guna membantu menemukan solusi atas masalah ini," kata Mohamed Khaled Nordin.
Ia menambahkan bahwa ada perusahaan AS yang memproduksi rudal yang sama dengan Norwegia.
Kementerian Pertahanan Malaysia berupaya mencari kejelasan komitmen dari pihak AS demi mengatasi hambatan modernisasi armada kapal perang mereka.
"Kami telah bertanya apakah Amerika Serikat bersedia mengizinkan penjualan rudal kepada kami untuk mengatasi masalah yang ada," ujar Mohamed Khaled Nordin.
Pembatalan sepihak dari Norwegia memicu respons keras dari jajaran pemerintahan Malaysia.
"Saya menyampaikan keberatan keras Malaysia dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Jonas Gahr Støre mengenai keputusan sepihak dan tidak dapat diterima Norwegia," kata Mohamed Khaled Nordin.
Keputusan Oslo dinilai mengganggu proyek strategis yang telah berjalan lama.
>>> Pemerintah Tetapkan 1 Juni 2026 Jadi Hari Libur Nasional Peringatan Hari Lahir Pancasila
Kuala Lumpur menegaskan telah memenuhi semua komitmen finansial kontrak pembelian persenjataan tersebut sejak 2018.
"Malaysia telah memenuhi setiap kewajiban berdasarkan kontrak ini sejak 2018: secara saksama, setia, dan tanpa keraguan.
Norwegia, tampaknya, tidak merasa terdorong untuk memberikan kesopanan dan itikad baik yang sama kepada kami," tegas Mohamed Khaled Nordin.
Keputusan Oslo berdampak langsung pada kesiapan operasional pertahanan maritim Malaysia di wilayah perairan strategis.
"Saya tegaskan bahwa keputusan ini akan berdampak serius pada kesiapan operasional pertahanan Malaysia dan program modernisasi Littoral Combat Ship (LCS).
Ini pasti akan membawa implikasi lebih luas bagi keseimbangan regional," ujarnya.
Kekecewaan mendalam disampaikan karena pembatalan lisensi ini merusak nilai kepercayaan kemitraan strategis dengan pemasok pertahanan Eropa.
"Kontrak yang ditandatangani adalah instrumen yang sakral. Mereka bukanlah konfeti yang bisa disebarkan secara sembarangan.
Jika pemasok pertahanan Eropa memiliki hak untuk ingkar dengan impunitas, nilai mereka sebagai mitra strategis akan hilang," kata Mohamed Khaled Nordin.
Di samping penjajakan dengan AS, Malaysia juga menerima tawaran alternatif dari negara lain.
>>> Kemensos Ungkap Alasan KPM Tidak Terima Bansos PKH dan BPNT pada 2026
"Sejauh ini, ada tiga hingga empat negara yang telah mengajukan penawaran," kata Mohamed Khaled Nordin.
Proses penilaian dilakukan secara cermat agar sistem pengganti tidak memerlukan perombakan desain kapal yang masif.
"Kami mengadakan pertemuan, terutama dengan angkatan laut, untuk memberikan solusi, dan angkatan laut pasti akan melakukan evaluasi terhadap empat tawaran ini sebelum dibawa ke pemerintah," ujarnya.
Selain membahas isu rudal, menteri pertahanan juga menyepakati penguatan kerja sama strategis dengan Australia melalui pembentukan Komite Perencanaan Bersama.
"Saya mengucapkan selamat kepada Australia atas implementasi National Defence Strategy 2026 dan Integrated Investment Programme 2026 sebagai langkah penting dalam memperkuat kemampuan dan kesiapan pertahanannya," kata Mohamed Khaled Nordin.
Malaysia turut mengusulkan pembentukan kerja sama pertahanan formal berbasis perjanjian dengan Kanada.
"Kami mengusulkan agar bentuk kerja sama pertahanan yang resmi ditandatangani oleh kedua negara karena saat ini kerja sama yang ada tidak didasarkan pada perjanjian apa pun," ujar Mohamed Khaled Nordin.
Kontrak asli NSM tahun 2018 bernilai 124 juta euro untuk enam kapal Littoral Combat Ship.
Kontrak integrasi tahun 2025 senilai 11,19 juta dolar AS untuk dua frigat kelas Lekiu.
>>> 4 Titik SPKLU Ultrafast Charging di Medan Terbaru 2026
Pembatalan oleh Kongsberg Defence & Aerospace dilakukan dengan alasan force majeure karena aturan ekspor baru Norwegia yang membatasi senjata hanya untuk anggota atau mitra NATO.
