Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu (14/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas strategi ekonomi nasional dan perkembangan investasi terbaru, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz pada Senin (15/6/2026).
Hadir dalam pertemuan itu antara lain Menteri ESDM, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi agenda pembahasan tersebut saat ditemui di Kompleks Parlemen pada Senin (15/6/2026).
"Biasa, ngobrolin strategi ekonomi," kata Purbaya.
Ia masih enggan merinci detail substansi rapat karena masih dalam tahap pengkajian.
"Banyak macam-macam [yang dibahas], tapi masih didiskusikan," ungkapnya.
Fokus pada Investasi Internasional
Selain strategi ekonomi makro, Presiden Prabowo juga fokus pada laporan perkembangan investasi internasional yang dibawa oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani.
Laporan tersebut merupakan hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Eropa, dan Asia.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa hasil kunjungan tersebut membawa sentimen positif berupa peningkatan kepercayaan dunia internasional terhadap sektor strategis di Indonesia.
"Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional," ujar Teddy.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden menginstruksikan agar data pencapaian investasi segera dipaparkan secara transparan kepada publik.
"Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada siang ini, Senin (15/6/2026), di Istana Merdeka," ujar Teddy.
Hal ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat.
