Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadwalkan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang pada pekan ini.
Agenda tersebut membahas tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
>>> Bank Jakarta Sediakan Layanan Pajak Kendaraan di Jakarta Fair 2026
Langkah ini diambil setelah muncul laporan pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kondisi itu memicu potensi pemborosan anggaran negara hingga Rp1 triliun per bulan.
Pertemuan antarpimpinan lembaga itu direncanakan untuk menyelaraskan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar lebih efisien. Hal ini seperti dilansir dari Detik Finance pada Senin (15/6/2026).
Usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Purbaya menjelaskan bahwa rencana pertemuan sebelumnya sempat tertunda. Penundaan terjadi karena adanya agenda mendesak dengan Presiden.
"Oh, nanti minggu ini. Kemarin mau datang, tetapi nggak jadi karena dipanggil Presiden," kata Purbaya.
Purbaya menambahkan bahwa agenda tatap muka tersebut merupakan bagian dari koordinasi rutin. Ia belum menetapkan keputusan spesifik mengenai pemangkasan anggaran.
>>> Mimpi Baru Anak Miskin Kediri di Sekolah Berasrama
"Belum tentu efisiensi, dia mau ketemu saja," ucap Purbaya.
Di sisi lain, evaluasi menyeluruh terhadap operasional program MBG terus berjalan. Hal ini seiring temuan kelebihan kapasitas pembangunan titik pelayanan di lapangan.
Pembengkakan SPPG di Wilayah 3T
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa realisasi pembangunan infrastruktur gizi saat ini telah mencapai 27.877 titik SPPG.
Angka itu melampaui target awal sebanyak 21.000 titik.
"Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp1 triliun, pemborosan.
>>> Kawasaki Resmi Luncurkan Modenas Brusky 125 di Jakarta Fair Kemayoran 2026
Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp12 triliun.
Ini yang perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," ujar Zulkifli.
Lonjakan kuantitas SPPG juga terdeteksi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Jumlahnya melonjak menjadi 8.617 titik dari proyeksi semula hanya 2.000 titik.
"3T itu di data ada 2.000 titik, tetapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN," ujar Zulkifli.
Pemerintah menargetkan seluruh proses penataan ulang skema distribusi dan anggaran program MBG dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan ke depan.
>>> Citi Indonesia Resmi Luncurkan Kapabilitas Kecerdasan Buatan Terbaru
"Nah ini juga akan jadi masalah, ini yang akan diselesaikan. Maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali," pungkas Zulkifli.
