Pasar obligasi pemerintah kembali mencatat aksi borong pada sesi perdagangan siang, 17 Juni 2026. Tekanan pasar yang mereda dan pemulihan nilai tukar rupiah menjadi pendorong utama.
Berdasarkan data Bloomberg Technoz, imbal hasil atau yield Surat Utang Negara (SUN) mengalami penurunan secara luas.
>>> PPATK Ajukan Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar untuk 2027
Penurunan terdalam terjadi pada tenor acuan 10 tahun yang merosot 53 basis poin (bps) ke level 6,88%.
Aliran modal asing deras masuk setelah pemerintah melakukan penyesuaian anggaran program prioritas untuk meredam kekhawatiran fiskal.
>>> BP BUMN Rampingkan 216 Entitas Perusahaan Negara
Faktor eksternal seperti meredanya ketegangan AS-Iran juga memperbaiki selera risiko investor terhadap pasar berkembang.
Pergerakan Yield SUN 17 Juni 2026
- Tenor 1 tahun: turun 6,6 bps, yield 7,15%
- Tenor 2 tahun: turun 3,5 bps, yield 7,03%
- Tenor 3 tahun: turun 39,4 bps, yield 6,92%
- Tenor 4 tahun: turun 39,4 bps, yield 6,92%
- Tenor 5 tahun: turun 8,4 bps, yield 6,87%
- Tenor 8 tahun: naik 2,6 bps, yield 7,01%
- Tenor 10 tahun: turun 53,0 bps, yield 6,88%
- Tenor 12 tahun: naik 0,6 bps, yield 7,54%
- Tenor 13 tahun: naik 6,1 bps, yield 7,48%
- Tenor 15 tahun: naik 1,5 bps, yield 7,44%
Meski mayoritas turun, pergerakan yield yang belum merata menunjukkan pasar masih berhati-hati.
Kenaikan yield pada tenor menengah hingga panjang mengindikasikan investor meminta premi risiko lebih tinggi untuk investasi jangka panjang.
>>> IFG Kirim 43 Peserta Ikuti Program Pemantapan Nilai Kebangsaan Lemhannas 2026
Pelaku pasar cenderung wait and see menunggu keputusan suku bunga Bank Indonesia dan Federal Reserve. Faktor domestik seperti dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi terhadap inflasi juga menjadi perhatian.
Di sisi lain, pasar obligasi pemerintah berdenominasi dolar AS (INDON) mencatat aksi beli meski terbatas.
>>> Kementan Siapkan Rp9,95 Triliun untuk Benih Unggul Perkebunan
Sementara itu, yield US Treasury tenor 10 tahun turun 1 bps ke 4,43%, sehingga spread dengan obligasi Indonesia tetap wajar di 97 bps.
