Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 516,4 miliar untuk Tahun Anggaran 2027.
Pengajuan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan bahwa pagu indikatif lembaga untuk 2027 telah ditetapkan sebesar Rp 253,3 miliar.
Angka ini berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas per 7 Mei 2026.
Dana pagu tersebut sebagian besar dialokasikan untuk operasional kantor, belanja pegawai, dan pemeliharaan teknologi informasi.
Rinciannya meliputi analisis dan pemeriksaan sektor narkotika dan perjudian sebesar Rp 660 juta, operasional kantor Rp 252,7 miliar, pemeliharaan teknologi informasi Rp 19,3 miliar, gaji dan tunjangan Rp 206 miliar, serta pemeliharaan dan operasional perkantoran Rp 26,7 miliar.
Fokus pada Prioritas Nasional
PPATK kini memfokuskan diri pada sejumlah program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan dana lebih. Program tersebut mencakup kerja sama internasional, pemberantasan peredaran gelap narkotika, dan penanganan perjudian online.
Ivan menyatakan bahwa PPATK diberikan amanah untuk melaksanakan kegiatan prioritas nasional dalam Renja PPATK 2027. Salah satunya adalah kerja sama internasional dalam keanggotaan Financial Action Task Force (FATF).
Lembaga ini juga memprioritaskan implementasi strategi dan rencana aksi nasional APUPPT dan PPSPM. Selain itu, fokus diberikan pada hasil analisis dan pemeriksaan sektor korupsi, narkotika, perjudian, dan perpajakan.
Usulan tambahan Rp 516,4 miliar terdiri dari Rp 106,1 miliar untuk dukungan manajemen internal dan belanja pegawai.
Sisanya, Rp 410,3 miliar, dialokasikan untuk program pencegahan dan pemberantasan TPPU serta TPPT.
PPATK menegaskan komitmen untuk mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal ini selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
