Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari melarang seluruh pegawai BGN memiliki atau terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG).
Larangan ini bertujuan mencegah konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan.
>>> Spanyol Hadapi Tanjung Verde di Laga Pembuka Piala Dunia 2026
Larangan tersebut disampaikan di Gedung DPR Jakarta Pusat pada Senin (15/6/2026). Potensi benturan kepentingan dinilai sangat tinggi jika pembuat kebijakan juga menjadi penyedia layanan dapur gizi.
"Hal yang utama itu adalah BGN, pegawai BGN sebagai orang yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan itu yang tidak boleh punya SPPG," ujar Agustina.
Aturan mengenai dapur MBG pada masa kepemimpinan sebelumnya sempat diubah-ubah demi kepentingan pribadi.
Perubahan tersebut termasuk penyamaan insentif SPPG menjadi Rp6 juta per hari dan revisi luas area dapur dari 400 meter menjadi 100 meter.
>>> Spanyol Hadapi Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 Tanpa Lamine Yamal
"Karena kan dia mengambil kebijakan.
Maka kemudian keluarlah angka Rp6 juta flat, diubah dari tadinya 2.000 kali sekian penerima manfaat, dapur dari 400 meter kemudian direvisi menjadi 100 meter kan karena kepentingan," terangnya.
Fokus pada Penerima Manfaat
Orientasi BGN kini diarahkan agar intervensi gizi pemerintah menyasar penerima manfaat secara tepat, bukan berfokus pada kuantitas dapur.
>>> Polisi Tahan Massa Mahasiswa di Benhil untuk Sterilisasi Jalur Tamu Negara
Skema ini mengubah total pola lama yang lebih mengutamakan jumlah SPPG.
"Fokus kami adalah penerima manfaat, baru ngomong dapur, dibedakan loh.
Kalau yang dulu mungkin ujungnya pokoknya dapur ya, pokoknya mungkin dapur, kami nggak mau, pokoknya penerima manfaat dulu kita refocusing, benar-benar yang targeted yang intervensi pemerintah dalam hal gizi memang memerlukan itu baru konsekuensinya pasti dapur," jelas Arumsari.
Langkah evaluasi lanjutan saat ini tengah disiapkan melalui proses audit menyeluruh terhadap fasilitas yang sudah ada. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penggabungan hingga penutupan sejumlah SPPG berpotensi besar dilakukan.
>>> Sidny Cabral Puji Dampak José Mourinho Jelang Debut Piala Dunia 2026
"Pasti ada SPPG yang bisa jadi disatukan, mungkin bisa jadi ada yang ditutup kalau memang ternyata hasil audit kami, audit itu tidak layak," tutur Agustina.
