Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memantau langsung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK Negeri tahun ajaran 2026/2027.
Pemantauan dilakukan di Posko Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan SMAN 3 Kota Semarang pada Sabtu (13/6/2026).
>>> Sasya Tranggono Gelar Pameran Lukisan Menuju Jakarta 500 Tahun
Pelaksanaan seleksi sejauh ini berjalan lancar meskipun terdapat kendala teknis terkait unggah data aplikasi oleh calon peserta didik.
Petugas di lapangan langsung mengatasi kendala tersebut.
"Rata-rata tidak bisa mengaplikasikan terkait unggah data dan sebagainya, tapi sudah kita bantu semuanya," ujar Luthfi dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2026).
Luthfi mengapresiasi kesiagaan para guru dan petugas yang tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada hari libur. Hal ini demi menjaga integritas seleksi.
"Ini salah satu bentuk pelayanan kita, agar anak-anak yang mendaftar SMA ini bisa memilih dan memilah. Mereka itu merupakan aset bagi provinsi di akan datang," ucap Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan kuota SMA Negeri terdiri dari domisili 33 persen, afirmasi 32 persen, prestasi 30 persen, dan mutasi 5 persen.
Sedangkan SMK Negeri melalui prestasi 75 persen, afirmasi 15 persen, dan domisili 5 persen.
"Percayalah, kita bisa merekrut peserta didik secara profesional, sesuai ketentuan, dan tidak melanggar hukum. Berikan penjelasan kepada seluruh orang tua/wali murid dengan jelas agar tidak ada komplain.
SPMB 2026 ini harus lebih baik dari tahun kemarin," ucap Luthfi.
>>> Hasil PCMB Jabar 2026 Diumumkan, Calon Murid Wajib Konfirmasi
Teknologi Cloud dan Keamanan Data
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin menjelaskan bahwa pihaknya menggandeng Diskomdigi Jateng dan Alibaba untuk menerapkan teknologi auto scaling pada cloud server.
Sistem cadangan multi-zone juga diterapkan guna mencegah risiko jaringan drop.
"Kami menjamin perlindungan penuh terhadap data pribadi siswa, dari risiko kebocoran data maupun serangan siber," pungkas Sadimin.
Praktik titip-menitip siswa dinilai sudah tidak relevan lagi. Sistem pendaftaran yang berjalan saat ini sudah dilakukan secara daring, transparan, dan mengikat sesuai kuota yang tersedia.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Semarang Rahmulyo Adiwibowo menyatakan bahwa setiap musim penerimaan sekolah pada Mei hingga Juni, dirinya kerap menerima aduan warga yang meminta bantuan meloloskan anak mereka ke sekolah negeri.
"Setiap tahun masih ada warga yang datang meminta bantuan agar anaknya bisa masuk sekolah negeri. Namun saya harus menyampaikan bahwa hal itu hampir tidak mungkin dilakukan," ujarnya.
Rahmulyo menambahkan bahwa penambahan siswa di luar kapasitas justru berpotensi merusak rancangan sistem pendidikan dan mengganggu proses pembelajaran di kelas.
"Semua proses dapat dilihat secara terbuka.
Jumlah kursi di setiap sekolah juga sudah ditentukan sehingga tidak mungkin ada penambahan kuota di luar ketentuan yang berlaku," katanya.
