Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang tajam pada Peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026.
Bukan sekadar seremonial, pidato tersebut berisi autokritik terhadap paradoks pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa dasawarsa terakhir.
>>> Microsoft Rilis Halo: Campaign Evolved pada Juli 2026, Hadirkan Misi Baru
Prabowo melontarkan pertanyaan retoris, "Apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil?" Pertanyaan ini menjadi tamparan keras yang mendesak reorientasi radikal pembangunan.
Presiden menekankan perlunya mengembalikan kompas pembangunan pada rel Ekonomi Pancasila, khususnya sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Manifestasi nyata dari hal ini adalah cara membangun konektivitas dan ruang hidup.
Prabowo menyadari pentingnya mengintegrasikan pembangunan fisik dengan keadilan spasial. Gagasan ini melahirkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pesan tersirat dari Presiden adalah pemerintah bukan sekadar "tukang" yang sibuk membangun fisik dan mengejar pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur harus selaras dengan pembangunan wilayah.
Konsep ini diterjemahkan oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melalui semangat "Infrastruktur untuk Semua (No One Left Behind)".
Menko AHY mengorkestrasi lima kementerian teknis: Kementerian PU, Kemenhub, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Transmigrasi.
Infrastruktur sebagai Fondasi Kehidupan
Pembangunan infrastruktur di era Prabowo tidak lagi direduksi sekadar membangun fisik bendungan, jembatan, dan jalan. Setiap proyek bertransformasi menjadi pondasi kesejahteraan dan perwujudan mimpi bangsa.
Hal ini sejalan dengan temuan Calderón & Servén (2004) yang menjelaskan dualitas infrastruktur: mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi ketimpangan.
Estache & Fay (2007) juga menemukan korelasi antara ketimpangan dengan defisit investasi infrastruktur.
Peran strategis pembangunan infrastruktur bertumpu pada tiga pilar: irigasi, jalan daerah, dan sekolah rakyat.
>>> 5 Kebiasaan Sederhana untuk Kurangi Alergen di Rumah
Pertama, swasembada pangan melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan jaringan irigasi. Presiden memberikan amanat kepada Menko AHY untuk memimpin akselerasi pengairan.
Kementerian PU membangun, meningkatkan, dan merehabilitasi saluran irigasi secara masif, dari jaringan primer hingga tersier. Air dipastikan sampai ke petak sawah petani untuk mendukung swasembada pangan nasional.
Kedua, Inpres Jalan Daerah (Inpres Nomor 11 Tahun 2025) untuk mempercepat konektivitas jalan daerah. Negara tidak lagi kaku melihat batasan status jalan.
Kementerian PU mengintervensi jalan-jalan daerah yang krusial, terutama ruas penghubung sentra produksi dan industri pangan.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa setiap kilometer jalan harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Ketiga, Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem. Kementerian PU membangun sekolah bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Pada tahap dua, pembangunan sekolah rakyat permanen dilakukan serentak di 93 kabupaten/kota. Setiap sekolah menyerap sekitar 1.000 siswa dari 1.000 keluarga.
