Pemerintah melalui BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan standar baru penyediaan infrastruktur digital di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Fokus pembangunan bergeser dari ketersediaan sinyal menjadi penguatan kualitas dan kecepatan koneksi yang andal.
>>> DPR Mulai Bahas UU Indonesia Financial Center Bulan Depan
Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, menjelaskan perbedaan visi penyediaan akses internet antara era pemerintahan sebelumnya dengan periode saat ini.
Pada era Nawa Cita, Presiden Jokowi menekankan akses masuk terlebih dahulu. Kini, melalui Asta Cita, Presiden Prabowo menginginkan tidak ada sinyal yang lemah.
Sejak 2024, BAKTI mengubah arah kebijakan dengan tidak lagi fokus pada penambahan titik baru secara masif.
Prioritas diberikan pada peningkatan kapasitas infrastruktur yang sudah beroperasi di berbagai pelosok negeri.
Langkah nyata terlihat dari lonjakan standar kecepatan internet di lokasi pelayanan.
>>> SMA Negeri 3 Semarang Terapkan Sistem Antrean Digital ala Hotel untuk SPMB 2026
"Yang awalnya 1 titik akses berkapasitas 2 Mbps, sekarang minimal sudah di angka 6 hingga 8 Mbps," ujar Fadhilah.
Hingga saat ini, BAKTI mencatat penyediaan akses internet gratis berbasis Wi-Fi telah aktif di 31.863 titik layanan publik.
Fasilitas ini tersebar di gedung sekolah, pusat kesehatan masyarakat, dan kantor pemerintahan desa.
Selain Wi-Fi gratis, pemerintah mendirikan menara BTS 4G di 6.747 lokasi untuk mengatasi keterbatasan sinyal seluler.
Proyek ini diarahkan khusus untuk kawasan yang tidak masuk hitungan kelayakan komersial operator swasta.
Fadhilah menjelaskan bahwa persoalan utama di masa lalu bukan dipicu keterbatasan anggaran, melainkan minimnya infrastruktur pendukung.
>>> Harga Buyback Emas Antam Anjlok Rp92.000 per Gram
Di Papua, rencana pembangunan jaringan terkendala akibat ketersediaan kapasitas satelit yang belum memadai.
Hambatan tersebut mulai teratasi setelah satelit Satria-1 sukses diluncurkan pada awal 2024. Target jangka pendek BAKTI saat ini difokuskan pada penyelesaian interkoneksi di seluruh wilayah pemukiman warga.
Setelah fase tersebut selesai, program kerja akan diarahkan pada perluasan jaringan berbasis geografis secara bertahap.
"Geografis artinya di mana pun kita lewat—di jalan, di gunung, di hutan, bahkan di laut—sinyal itu tidak akan terputus," tutur Fadhilah.
Melalui perubahan orientasi yang mengutamakan mutu konektivitas, pemerintah memproyeksikan pemerataan inklusi digital dapat tercapai secara berkeadilan.
>>> Sekolah di Jawa Tengah Manfaatkan AI untuk SPMB 2026
Sinyal kuat di wilayah ujung Indonesia diharapkan mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi digital masyarakat lokal.
