Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memperingatkan potensi pembengkakan anggaran subsidi energi akibat kenaikan harga Pertamax.
Peringatan ini disampaikan di Gedung DPR RI pada Rabu (10/6/2026).
Menurut Misbakhun, lonjakan harga BBM nonsubsidi berisiko memicu perpindahan konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite.
Perubahan perilaku konsumen ini dinilai dapat memperbesar beban subsidi energi pemerintah.
Kenaikan Harga Pertamax
Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter.
Varian Pertamax Green 95 juga naik dari Rp 12.900 per liter menjadi Rp 17.000 per liter.
Sementara itu, harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar dipastikan tetap.
Pertalite masih dipatok Rp 10.000 per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter.
Misbakhun menegaskan bahwa kenaikan harga pasti mendorong masyarakat mencari harga termurah.
"Pasti (pengguna bisa beralih ke Pertalite). Begitu harga naik, orang kan mencari harga yang paling rendah," katanya.
Legislatif masih melakukan kalkulasi mendalam terkait dampak struktural kebijakan ini.
"Untuk kalkulasinya, itu kan belum kita lakukan exercise-nya lebih dalam. Sudah dilakukan penghitungan-penghitungan, nanti akan kita lihat dampaknya seperti apa," tutur Misbakhun.
Efek domino terhadap inflasi juga diprediksi muncul, meski besaran pastinya belum diketahui.
"Pasti kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi, pasti.
Berapa persennya, nol koma sekiannya itu kita belum tahu karena kan Pertamax ini lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat, bukan BBM industri," jelasnya.
Pemberian insentif bagi kelompok terdampak saat ini tengah dibahas bersama pemerintah.
"Sudah didiskusikan, sedang lagi dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif. Yang pasti biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax itu kan masyarakat-masyarakat yang berimpitan dengan Pertalite.
Nah kita ingin pastikan apa sih yang mereka butuhkan sebagai stimulus," imbuh Misbakhun.
