Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyoroti pemanfaatan aset operasional Badan Gizi Nasional (BGN) dalam evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyarankan agar sepeda motor listrik yang telah tersedia sebaiknya dijual kembali.
"Motor listrik dimanfaatkan untuk apa?
Mubazir saja menurut saya, lebih baik dijual lagi saja, karena rata-rata kepala SPPG punya motor," kata Irma kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).
Insentif SPPG Harus Disesuaikan
Irma juga menyoroti besaran insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, insentif harus dikalkulasikan secara proporsional berdasarkan volume distribusi makanan.
"Insentif SPPG memang harus disesuaikan. Yang distribusi 3.000 dengan yang distribusi 2.500 dan yang 2.000 memang harus beda," ujarnya.
Ketua DPP NasDem itu mendorong penajaman sasaran penerima manfaat program. Ia mengecualikan lembaga pendidikan menengah ke atas yang tergolong mandiri secara ekonomi.
"Siswa TK, SD, SMP dan SMA di sekolah elite tidak perlu diberi MBG.
Tapi untuk siswa SMA di wilayah miskin tidak apa-apa diberi MBG karena baik juga untuk meningkatkan imunitas tubuh," tuturnya.
Irma juga meminta penertiban perizinan bagi unit pelaksana yang sarana fisiknya tidak memenuhi kualifikasi teknis. Standardisasi ruang kerja menjadi aspek yang tidak boleh dikompromikan.
"SPPG yang tidak memadai bangunannya yang menggunakan rumah yang pada dasarnya sempit dan tidak bisa direnovasi kanan kiri sudah seharusnya dicabut izinnya," kata dia.
Menanggapi catatan tersebut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengonfirmasi rencana penataan ulang sistem pengupahan. Kompensasi bagi setiap unit kerja akan mengacu pada hasil verifikasi data riil penerima manfaat.
"Iya, iya (evaluasi insentif). Nanti itu termasuk.
Setelah data penerima manfaat itu fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix Rp 6 juta semua kan," ujar Arumsari.
Mengenai pengadaan kendaraan roda dua berbasis baterai, pihak BGN menegaskan komitmen mengoptimalkan seluruh barang yang telah dibeli menggunakan anggaran negara.
"Prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya," ujarnya.
