Pemerintah Taiwan sedang mengkaji penerapan kontrol ekspor yang lebih ketat terhadap penjualan chip kecerdasan buatan (AI) ke China.
Langkah ini bertujuan menyelaraskan kebijakan perdagangan dengan pembatasan yang diberlakukan Amerika Serikat.
>>> Kapan Layanan BPJS Kesehatan Aktif setelah Pendaftaran dan Pelunasan Tunggakan
Potensi kebijakan baru tersebut juga untuk mengatasi penyelundupan semikonduktor. Risiko kecaman langsung dari Beijing tetap ada.
Melalui aturan ini, otoritas setempat akan memiliki lebih banyak alat hukum untuk menangani pengalihan perangkat canggih ke China.
Salah satu objek yang diawasi ketat adalah server AI dengan komponen dari Nvidia Corp.
Penjualan perangkat tersebut sebenarnya sudah dilarang regulasi AS sejak 2022. Pembatasan Washington bertujuan mencegah Beijing memanfaatkan prosesor canggih Nvidia untuk keunggulan militer.
Namun, regulasi Taiwan saat ini belum mengategorikan ekspor chip AI tanpa izin ke China sebagai tindak pidana.
Pemerintah daerah hanya memberikan peringatan kepada calon penjual mengenai risiko pelanggaran aturan AS.
Upaya hukum yang tersedia di pengadilan Taiwan masih terbatas pada pendakwaan undang-undang lokal lain.
>>> Harga Emas Dunia Merosot ke Level Terendah 11 Pekan
Bulan lalu, otoritas Taiwan melakukan penahanan pertama terhadap tersangka penyelundup chip atas tuduhan pemalsuan dokumen.
Pembicaraan Perdagangan Taipei-Washington
Rencana pengetatan ini menjadi bagian dari pembicaraan perdagangan yang sedang berjalan antara Taipei dan Washington.
Para pejabat kini mempertimbangkan pembatasan menyeluruh untuk semua pelanggan di China, bukan hanya korporasi yang masuk daftar hitam seperti Huawei Technologies Co.
Kebijakan tersebut akan memberikan dasar hukum bagi Taiwan untuk menindak penyelundupan chip AI ke China sebagai tindak pidana murni.
Langkah ini diproyeksikan menjadi salah satu keputusan paling luas dari pemerintahan Presiden Lai Ching-te.
Taiwan dikabarkan telah sepakat mengikuti pendekatan AS secara umum. Penjualan chip AI ke China akan dibatasi berdasarkan ambang batas daya pemrosesan tertentu.
>>> Gerhana Matahari Total Agustus 2026 Lintasi Eropa dan Atlantik Utara
Detail mengenai seberapa jauh adopsi kebijakan tersebut masih terus digodok. Kesepakatan potensial ini memerlukan peninjauan serta persetujuan final dari pejabat senior kedua belah pihak.
Hingga saat ini, perwakilan Nvidia dan American Institute in Taiwan belum memberikan respons terkait rencana pengetatan tersebut.
Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang teknologi tinggi strategis. Langkah tersebut dilakukan agar sistem pengawasan domestik lebih selaras dengan kontrol ekspor internasional.
"Saat ini, Taiwan dan AS terus melakukan konsultasi mengenai isu-isu seperti dimasukkannya chip canggih ke dalam pengawasan regulasi," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.
Kebijakan pembatasan ini diprediksi memicu reaksi keras dari pemerintahan Presiden Xi Jinping di China.
Beijing selama ini mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya, sebuah pandangan yang ditolak otoritas pulau demokratis tersebut.
Ketegangan serupa pernah terjadi pada tahun 2025 ketika Taiwan memasukkan Huawei dan Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) ke dalam daftar hitam.
>>> Kampanye Waste Wise Campus: Universitas Bakrie Dorong Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
Saat itu, Kementerian Luar Negeri China memberikan kritik tajam terhadap keputusan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang sedang berkuasa.
