BPJS Kesehatan diproyeksikan berpotensi mengalami gagal bayar klaim pada pertengahan 2027. Kondisi ini dipicu tekanan keuangan akibat ketimpangan antara pendapatan iuran dan beban pembiayaan yang terus membengkak.
Masalah defisit ini disampaikan jajaran direksi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu (10/6/2026).
>>> Saham BBRI Bertahan di Zona Hijau pada Sesi I Perdagangan
Saat ini, rasio klaim yang ditanggung sudah melebihi batas normal.
"BPJS ini mempunyai pengalaman defisit mulai tahun 2018 sampai 2020. Kemudian pandemi COVID sedikit efisien.
Kemudian sampai sekarang rasio klaim sudah mencapai 108,72 persen," kata Prihati dalam rapat tersebut.
>>> PT KAI Luncurkan Space by KAI, Platform Digital untuk Investor
Lonjakan pembiayaan terjadi karena tingginya angka pemanfaatan jaminan kesehatan oleh masyarakat. Setiap hari, terdapat sekitar 2 juta transaksi klaim.
Pembayaran klaim harian yang harus dikeluarkan menembus angka Rp 500 miliar. Secara bulanan, jumlahnya berkisar antara Rp 16 triliun hingga Rp 16,5 triliun.
Namun, pendapatan dari iuran peserta yang dikumpulkan setiap bulan hanya Rp 14 triliun. Ketidakseimbangan arus kas ini memicu selisih anggaran yang masif.
>>> Prabowo Setujui Perluasan Target Bedah Rumah 2027
"Jadi setiap bulan kita defisit Rp 2 triliun," ujar Prihati.
Manajemen menegaskan bahwa ketahanan dana cadangan saat ini masih mampu mengantisipasi pembayaran tagihan rumah sakit untuk sementara waktu.
Namun, ketahanan kas tersebut dipastikan akan habis jika tidak ada perbaikan regulasi.
>>> Kriteria dan Daftar Mobil yang Aman Pakai Pertalite
"Kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi atau dukungan," kata Prihati.
